Faisal Basri: ’Luhut Lebih Berbahaya dari Coronavirus COVID-19’

Minggu, 05 Apr 2020 12:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta -Ekonom senior Faisal Basri kritik keras Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Faisal menyebut Luhut lebih berbahaya daripada virus corona. Faisal sendiri tidak bicara banyak soal apa yang dia maksud Luhut lebih berbahaya dari virus corona dalam cuitannya. Dilansir dari detikcom, "Luhut Panjaitan lebih berbahaya dari coronavirus COVID-19," cuit Faisal dalam akun Twitter @FaisalBasri, Jumat (3/4/2020). Hingga berita ini ditulis, setidaknya cuitan Faisal ini telah dibalas netizen sebanyak 780 lebih balasan. Beberapa akun mendukung pernyataan Faisal. "Say it louder, Pak Faisal! The world needs to hear this," kata salah satu akun. Beberapa akun lainnya justru mengingatkan agar Faisal berhati-hati dalam bertutur kata, bisa jadi cuitannya merupakan pencemaran nama baik. "Keras tapi sdh masuk katagori pencemaran nama baik. Ada pertanggungjawaban hukum didalamnya," cuit akun lainnya. Detikcom sudah mencoba meminta klarifikasi Faisal Basri terkait maksud cuitannya tersebut, namun belum mendapat respons. Selain itu, detikcom juga meminta komentar dari pihak Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, dalam hal ini Jodi Mahardi selaku juru bicara, namun belum mendapat respons. Sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN juga sempat menyerang Luhut. Dalam akun YouTube-nya, Said menyoroti persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) dan menghubungkannya dengan penanganan COVID-19. Said menilai pemerintah saat ini lebih mementingkan peninggalan monumental (legacy) berupa ibu kota baru di atas permasalahan lainnya. Dia juga sempat menyebut Luhut menekan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak ’mengganggu’ dana untuk pembangunan IKN baru, dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara Menanggapi kritik Said, pihak Kemenko Kemaritiman dan Investasi menuntut Said Didu minta maaf. Bila tidak, pihak Luhut akan memidanakan Said Didu. "Bila dalam 2x24 jam tidak minta maaf, kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata juru bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, lewat keterangan pers tertulis kepada wartawan, Jumat (3/4/2020).(dc/cr-01/dsy)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Warga Miskin Kehilangan Bansos, Komisi D DPRD Surabaya Soroti Data Kemiskinan Berbasis Desil

Selasa, 07 Apr 2026 16:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - CJ –DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) kota Surabaya menyoroti penentuan kategori kemiskinan berbasis desil di Kota S…

Kapolres Gresik Lakukan Sidak Layanan Publik, Tegaskan Komitmen Bebas Pungli

Selasa, 07 Apr 2026 16:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terus dilakukan oleh Polres Gresik. Salah satunya melalui inspeksi mendadak (sidak) y…

Usai Diblokade Warga, TPA Klotok Kota Kediri Kembali Beroperasi, Tuntutan Kompensasi Masih Dikaji Tim ITS

Selasa, 07 Apr 2026 16:08 WIB

SURABAYAPAGI.com, Kediri - Usai diblokade warga akses Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Klotok Kota Kediri akhirnya dibuka setelah adanya kesepakatan antar warga…

Kartu Kepesertaan ''Ngadat', Ratusan Buruh Pakerin Ngluruk Kantor BPJS Kesehatan Mojokerto

Selasa, 07 Apr 2026 16:05 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Ratusan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dari PT Pakerin Mojokerto menggelar aksi unjuk rasa di Kantor BPJS…

Usai Diblokade Warga, TPA Klotok Kota Kediri Kembali Beroperasi

Selasa, 07 Apr 2026 15:57 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Usai diblokade warga akses Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Klotok Kota Kediri akhirnya dibuka setelah adanya kesepakatan antar warga…

KPK Sita HP dan Kaos dari Rumah Pengembang di Jatiwangi Regency

Selasa, 07 Apr 2026 14:59 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Kota Madiun - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit handphone dan sejumlah kaos terkait Pilkada 2024 dari penggeledahan rumah …