.webp)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Geliat perekonomian Kota Surabaya saat ini tengah berada dalam yang kondisi yang memprihatinkan akibat bencana kemanusiaan virus corona (Covid-19). Masyarakat banyak yang telah kehilangan pekerjaannya dan tidak bisa menghidupi keluarganya.
Tak heran, sejumlah pihak meminta untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera membantu masyarakat terdampak Covid-19.
Salah satunya, politisi asal PKB Camelia Habiba, mendesak Pemkot Surabaya untuk segera mencairkan dan mendistribusikan dana APBD yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. "Kami mendorong Pemkot segera mencairkan JPS atau Jaring Pengaman Sosial. Dimana sesuai janji dan komitmennya, sejak akhir April hingga pertengahan Mei, bantuan itu sudah dibisa dicairkan atau didistribusikan,” terang Camelia Habiba, kepada Surabaya Pagi, Kamis (14/5/2020).
Ia menagih atas ucapan Pemerintah Kota untuk segera mengakhiri polemik yang menjadi keresahan masyarakat. "Saya sekarang menagih ucapan Pemkot untuk segera mengakhiri polemik bantuan yang sekarang lagi menjadi keresahan masyarakat. Sehingga RT/RW tidak menjadi korban dari adanya kekacauan ini. Karena bantuan yang dari pusat maupun provinsi, jumlahnya memang belum bisa mencukupi jumlah warga MBR warga kota Surabaya," ujarnya.
Menurut Camelia, polemik tersebut hanya bisa diselesaikan oleh Pemkot sendiri. Pasalnya, Pemkot telah menganggarkan dana secara jelas yakni Rp 161 Miliar. "Ini harus segera diselesaikan. Kenapa pemkot menyimpan uang yang sudah jelas dan sudah siap Rp 161 M untuk pengadaan sembako itu. Untuk apa uang itu disimpan-simpan sedangkan masyarakat sedang menjerit untuk kelaparan," tegasnya.
Politisi PKB tersebut menjelaskan bila bantuan yang sudah distribusikan, merupakan bantuan dari Presiden dan pihak swasta, bukan dari Pemkot Surabaya sendiri. Bahkan, Camelia melihat di lapangan, bantuan dari swasta sudah ada yang ditimbun di Kelurahan. “Jadi sampai detik ini, Pemkot pun belum mendistribusikan anggaran yang sudah disiapkan dari APBD, ke warga,” kritik Camelia, tegas.
Jalankan Roda Ekonomi
Sedangkan Sekretaris Komisi B DPRD kota Surabaya, Mahfudz memiliki pandangan lain dalam mengatasi pandemi covid-19 dalam sektor ekonomi. Dirinya sepakat dengan pernyataan Presiden RI, Joko Widodo dimana kita harus berdamai hidup berdampingan dengan virus corona.
Artinya, aktifitas perekonomian tetap harus berjalan normal dengan mematuhi aturan protokol kesehatan, sehingga roda ekonomi tidak sampai lumpuh.“Jika sampai lumpuh, fatal akibatnya bagi kehidupan perekonomian rakyat.” jelasnya.
Lebih lanjut Mahfudz mengatakan, saat ini ada trend orang tiba-tiba jatuh miskin akibat roda perekonomian, eksistensi bisnis, perdagangan dan jasa tidak berjalan.
Untuk itu, Komisi B mendorong kepada Pemkot Surabaya agar aktifitas semua sektor ekonomi tetap jalan seperti biasa, mau itu ada PSBB atau tidak yang penting perekonomian tetap berjalan normal. Itu artinya pasar-pasar tetap dibiarkan beroperasi, sehingga ekonomi warga tetap hidup.
“Jadi wajar jika banyak warga yang ingin mendaftarkan diri sebagai penerima MBR, akibat tidak ada income yang masuk karena roda perekonomian alami stagnasi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, jika mobilitas ekonomi Kota Surabaya sampai stagnan tidak bergerak sama sekali, efeknya banyak warga yang butuh bantuan dari Pemkot Surabaya selama PSBB. Dampak sosialnya, muncul pendaftar-pendaftar penerima bantuan sosial yang saat ini masih semrawut soal data MBR.
“Problemnya, apakah Pemkot Surabaya sanggup terus menerus memberikan bantuan sosial kepada warganya, apakah anggaran kita bisa mengcover semua, meski ada bantuan dari pihak luar.”tegasnya. alq/byt
Editor : Moch Ilham
