SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Tidak adanya koordinasi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diduga merupakan salah satu cara Walikota Surabaya dalam membentuk perlawanan dengan cara mengkoreksi kekeliruan Gubernur kepada publik secara terbuka melalui media. Bahkan ‘rivalitas’ Risma dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah dimulai saat kampanye Pilgub Jatim 2018 lalu, kemudian dilanjut perbedaan jumlah pasien di RS rujukan, hingga yang paling heboh saat Risma marah-marah ditelepon terkait rebutan mobil test PCR Covid-19.
‘Rivalitas’ kedua kepala daerah perempuan di Jawa Timur itu pun disorot sejumlah pakar komunikasi dan praktisi media di Surabaya, diantaranya Dr. H. Dhimam Abror Djuraid, Doktor Ilmu Komunikasi yang diraihnya di Universitas Padjajaran, kemudian Prof. Dr. H. Sam Abede Pareno MM, MH, seorang Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) dan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya. Juga Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media Universitas Ciputra Surabaya, Prof. Dr. Burhan Bungin, B.Sc, S.Sos., PhD dan guru besar Ilmu Psikologi Sosial Fakultas Psikologi Unair, Prof. Dr. Suryanto, M.Si, yang dihubungi secara terpisah oleh Surabaya Pagi, Jumat (19/6/2020).
Terkait ‘perdebatan’ Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan Gubernur secara terbuka, dinilai pakar komunikasi massa sekaligus praktisi media, Dr. H. Dhimam Abror Djuraid, tak etis. Justru untuk perdebatan, lebih baik dilakukan diruang tertutup dan tidak diperlihatkan di media.
"Menurut saya, boleh-boleh saja (berpendapat atau berdebat). Tapi di ruang tertutup. Jangan diperlihatkan di media. Kasihan masyarakat yang mengkonsumsi media. Sudah dalam kondisi seperti ini, tapi pemimpinnya masih terlihat kurang koordinasi," ujar Abror kepada Surabaya Pagi, Jumat (19/6/2020).
Panggung Dramaturgi Risma
Abror juga mencermati beberapa pemberitaan akhir-akhir ini, setidaknya dirinya mencontohkan ada tiga pemberitaan. Yaitu Risma "disemprot" Pangdam V/Brawijaya, Risma dipuji Menteri PMK Muhadjir Effendi, dan Risma mengkritik Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Timur. "Saat Risma disemprot pak Pangdam, pak Pangdam bilang jika tidak usah ada drama dalam mengatasi Covid-19. Itu membuktikan jika Risma dikritik caranya berkomunikasi di media, dalam ilmu komunikasi dikenal dengan metode dramaturgi. Panggung depan Risma dalam hal ini adalah memperlihatkan kesedihan dan berpendapat secara menggebu-gebu," jelasnya.
Selain itu, pemberitaan mengenai menteri PMK yang memuji Risma, menurut Abror, jika dicermati dalam komunikasi konteks tinggi bisa saja itu menjadi sebuah sindiran secara "tersirat" kepada Risma. Hal ini dikarenakan, seperti yang diketahui Surabaya mempunyai jumlah pasien positif Covid-19 yang tergolong sangat tinggi di Indonesia. Hal ini tentu bukan contoh yang baik bagi pemimpin daerah lainnya. Di kasus mengenai Risma bersama Gugus Tugas Covid-19 Kota Surabaya yang beberapa kali "mengkoreksi" gugus tugas Provinsi, Abror mengatakan ada kepentingan masing-masing pihak yang disampaikan melalui media.
"Nggak usah lagi lah saling menuding, apalagi menyalahkan sambil menggebu-gebu. Jika bisa didiskusikan, ya diskusikan secara baik-baik. Biar masyarakat khususnya Kota Surabaya juga tidak dibuat tegang di kondisi Pandemi Covid-19 seperti ini," kata pria yang juga mantan wartawan ini.
Lalu apa ada motif politik dibalik gaya kepemimpinan Risma, apalagi jelang Pilwali Surabaya? Abror mengamati ada dua hal yang mungkin ditargetkan oleh Risma. "Setidaknya mungkin ada dua target, yaitu yang pertama adalah agar calon yang dijagokan Risma, Eri Cahyadi dapat meneruskan jabatannya. Dan Risma bisa jadi siap-siap juga untuk maju ke DKI Jakarta di tahun 2022," jelas Abror.
Apresiasi Prestasi Risma
Namun Abror juga mengatakan jika pemimpin selanjutnya dan para milenial agar mampu selektif dalam menyikapi gaya kepemimpinan Risma selama masa jabatannya sebagai Walikota Surabaya.
"Saya mengapresiasi kinerja Bu Risma, banyak prestasi yang sudah diukir. Tapi ada juga hal yang perlu dikoreksi. Memang masyarakat Surabaya terkenal dengan sikapnya yang terbuka dan tidak banyak unggah ungguh. Tapi jangan lupakan respect, dan jangan lupa filosofi Empan Papan. Seorang pemimpin harus bisa menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi," tambahnya.
Abror juga khawatir jika semua prestasi yang sudah diukir Risma di Surabaya nantinya akan sia-sia karena gaya kepemimpinannya selama menangani Covid-19. Dirinya berharap Risma mampu mengakhiri masa jabatannya dengan hal yang baik.
"Yang saya khawatirkan adalah nila setitik rusak susu sebelanga. Saya berharap Risma mampu lebih berkoordinasi baik dengan gugus tugas pusat maupun Provinsi. Karena ini tidak bisa dilakukan sendirian, membasmi pandemi ini tidak semudah membangun taman. Saya juga berharap Bu Risma bisa mengakhiri jabatan dengan Khusnul Khotimah," pungkas Abror. adt/byt/rm
Editor : Moch Ilham
