_-_Copy.webp)
Skandal Pengadaaan Buku dan APE untuk TK Se Kabupaten Kediri
SURABAYAPAGI.COM, Kediri – Sejak adanya pemberitaan di harian kita edisi Senin (13/7/2020) dan Selasa (14/7/2020) kemarin, tim Surabaya Pagi mendapat informasi di lapangan bahwa sejumlah Ikatan Guru TK (IGTK) Kecamatan melakukan rapat mendadak dengan mengajak seluruh kepala sekolah. Rapat tersebut tak lain membahas penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang mana sudah berjalan di tahun ini. Bahkan dalam rapat itu juga diduga diinisiasi oleh oknum Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kediri. Oknum Disdik Kabupaten Kediri itu menegaskan kepada kepala sekolah agar tidak berbicara jika dalam sistem pembayaran buku tersebut dikoordinir oleh IGTK Kecamatan.
“Hari ini (kemarin, red) secara mendadak ada sebagian IGTK Kecamatan yang melakukan rapat. Disitu seluruh kepala sekolah diminta berbicara jika uang pembayaran dibawa masing-masing kepala sekolah. Ada juga orang dari Dinas Pendidikan,” ujar salah satu sumber Surabaya Pagi berprofesi Kepala Sekolah, yang minta namanya tidak dikorankan, Selasa (14/7/2020).
Menurut sumber Surabaya Pagi, kegiatan itu dilakukan Selasa pagi hari, diselenggarakan di tiap kecamatan. Dimana salah satunya, ada oknum Disdik Pendidikan Kabupaten Kediri yang ikut “mengkondisikan” para kepala sekolah itu untuk satu suara.
“Yah intinya agar satu suara, mas. Nanti kalau ditanya aparat penegak hukum atau wartawan, bilangnya kalau uang masih ada di kepala sekolah dan langsung ke pemesan. Jangan bilang melibatkan IGTK. Padahal, faktanya kita dikoordinir oleh IGTK dan sudah setor kesana semua,” jelas sumber itu, heran. Maka itu, sumber itu mewanti-wanti kepada tim Surabaya Pagi, agar tidak mengkorankan namanya, karena berkaitan dengan nasib mereka.
Sementara itu, adanya dugaan pengkondisian dan persekongkolan buku dan Alat Permainan Edukatif (APE) tingkat Taman Kanak-kanak (TK) se Kabupaten Kediri membuat DPRD Kabupaten Kediri mulai angkat bicara. Ketua Fraksi Nasdem Kabupaten Kediri, Lutfi Mahmudiono mengaku menyayangkan adanya dugaan pengkondisian tersebut.
Lutfi menegaskan, jika hal itu benar seharusnya dalam pembelanjaan dana BOP PAUD, pihak Dinas Pendidikan tidak bisa ikut campur dalam setiap pembelanjaan sekolah. Pasalnya yang mengetahui kebutuhan sekolah adalah masing-masing sekolah. “Jika dugaan tersebut benar mohon dikembalikan pada kewenangan masing-masing sekolah. Lebih baik dinas pendidikan tidak ikut campur dalam setiap pembelanjaan sekolah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (14/7/2020).
_1.webp)
DPRD Sudah Dapat Aduan
Lanjut Lutfi, Fraksi Nasdem sudah beberapa kali juga mendapat aduan terkait perihal pengkondisian di dunia pendidikan Kabupaten Kediri. Bahkan, Nasdem melalui anggotanya yang ada di Komisi IV bidang pendidikan juga meminta untuk memberikan peringatan kepada Dinas Pendidikan terkait hal tersebut.
“Kita sudah dua tahun ini menerima keluhan itu. Kita selalu menyampaikan pada anggota kita yang ada di komisi yang membidangi pendidikan untuk menyampaikan kepada dinas pendidikan agar pola itu dihentikan. Jadi pola ikut campur dalam pembelanjaan dana BOP PAUD itu agar dihentikan dan diserahkan sepenuhnya tanggung jawab penggunaan anggaran itu pada sekolah,” tegasnya.
Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri dari Nasdem, Khusnul Arif mengatakan, dengan adanya pemberitaan di harian kita, pihaknya juga mendapat keluhan dari salah satu Himpunan PAUD Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Kediri masalah pengkondisian buku dan APE se Kabupaten Kediri yang sudah berjalan dalam dua tahun terakhir.
“Benar mas, kita kemarin juga mendapat keluhan itu. Salah satu HIMPAUDI mengeluh dengan adanya pola ikut campur Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sejak dua tahun ini. Memang selama ini sekolah disuruh membeli tidak hanya buku tetapi juga APE. Bahkan, mereka mengeluh, tidak tau kondisi fisiknya,” ucapnya.
Khusnul Areif menambahkan, dengan adaya keluhan ini dirinya pribadi akan menyampaikan kepada ketua komisi untuk segera ditindak lanjuti dengan mengagendakan Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama pihak terkait. “Secepatnya kita akan sampaikan kepada ketua Komisi agar masalah ini bisa segera dilakukan RDP,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan adanya pengkondisian buku di tingkat Taman Kanak-kanak (TK) se Kabupaten Kediri yang terjadi tahun 2020 diperkirakan mencapai keuntungan ratusan juta. Keuntungan itu diduga masuk ke kantong pribadi sejumlah oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
Dari informasi Surabaya Pagi di lingkungan Pemkab Kediri, Senin (13/7/2020), setelah pemuatan berita di harian kita edisi Senin kemarin berjudul “Pengadaaan Buku dan APE untuk TK Se-Kabupaten Kediri, Diduga Dikondisikan”, mulai banyak yang buka suara.
Terutama terkait pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2020 terjadi pada bulan Juni lalu. Dari pencairan tersebut sekitar 50 persen langsung digunakan sekolah untuk pembelian buku siswa. Sementara pembayarannya ditengarai dikoordinir oleh tiap Ikatan Guru TK (IGTK) Kecamatan dan IGTK Kabupaten. tim
Editor : Moch Ilham
