SURABAYA, Surabaya - Tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin (13 Juli 2020). Kegiatan sekolah ditengah pandemi Covid-19 ini Surabaya masih memperlakukan kegiatan belajar mengajar secara daring.
Kegiatan belajar secara daring di Surabaya berlaku untuk seluruh tingkatan pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA dan sederajat. Dengan sistem ini masih banyak masyarakat yang mengalami kendala dalam kegiatan belajar seperti ini. Tak punya biaya untuk membeli paket data misalnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti saat mendatangi Supri wali murid dari salah satu anak mitra warga yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena tidak memiliki paket data.
“Supri, wali murid siswa tersebut mengaku bahwa kesulitan dalam pembelajaran daring karena tidak memiliki biaya untuk membeli paket data. Beruntung jika ada yang membantu memberikan hotspot. Kadang juga harus pinjam ke tetangga,” ungkap Reni, Kamis (16/7).
Oleh karena itu, Reni mendorong agar sejak awal tahun ajaran baru ini di masa LOS hingga berakhirnya LOS selama sepekan, Dinas Pendidikan harus sudah melakukan deteksi dini secara detail anak yang memiliki kendala mengikuti pembelajaran daring.
“Terutama anak yang terdata sebagai mitra warga harus benar-benar dipastikan. Setiap sekolah harus mengetahui misalnya SMP tertentu harus mengetahui jumlah siswa yang dapat mengakses pendidikan secara daring di sekolahnya.
Reni melanjutkan, Dindik juga harus turun kepalangam untuk mencari tahu penyebabnya, “baik yang tidak memiliki gawai atau tidak mampu mengakses internet. Sekolah dalam hal ini, dengan arahan Dinas Pendidikan harus memberikan solusi bagi anak yang memiliki kendala tersebut,”katanya.
Politisi PKS ini juga menemukan beberapa anak yang belum masuk sekolah karena belum diinformasikan untuk proses pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021.
“Dinas Pendidikan harus memastikan setiap sekolah baik sekolah swasta yang kesulitan memulai pembelajaran akibat kekurangan murid di masa pandemi sehingga berakibat pada terbengkalainya hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” katanya.
“Secara umum, warga merasakan bahwa pendidikan daring berat dari segi biaya dan fasilitas serta tidak semua orang tua memiliki kapasitas secara waktu maupun ilmu untuk mendampingi anak belajar di rumah. Namun mereka terpaksa menerima demi kesehatan anak di masa pandemi,” tambahnya.
Reni kembali menekankan bahwa jangan sampai perbedaan layanan yang diterima anak-anak dalam proses belajar daring. Pemerintah Kota harus hadir kepada mereka yang tidak mampu. Dinas Pendidikan harus turun membantu memastikan hak anak Surabaya untuk mendapatkan pendidikan yang layak terpenuhi.
“Dinas Pendidikan dan sekolah harus memberikan alternatif layanan pendidikan yang membuat anak merasa memiliki kesamaan dan tidak dibedakan dalam proses pembelajaran. Perlu diingat bahwa pendidikan merupakan layanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah kota, bahkan di tengah pandemi,” tegasnya. Alq
Editor : Mariana Setiawati
