Mantan Ketua KPK Ingatkan Pernah Ditemukan Kendali Rentenir Politik atau Cukong di Pemerintahan Daerah
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat periode 2004-2019, kasus korupsi di daerah ada persaingan antara kepala daerah di Jawa Timur dan Jawa Barat. Dua propinsi ini mengukir keburukan yang sama. Dua propinsi ini menyumbang masing-masing 83 Kasus. Disusul DKI Jakarta 59 kasus, Jateng 43, Banten 24, Bali 5, Kalsel 10, Kalteng 4, Kaltim 17, NAD 14, Sulawesi Tengah 5, Sulawesi Tenggara 8, Maluku 6, NTB 9, Papua 22, Sulwesi Utara 7, Sulawesi Selatan 5, Sumatera Utara 60, Sumatera Selatan 18, Sumatera barat 1, Jambi 12, Riau dan Kepri 42, Lampung 25, Jambi 12, NTT 5, dan Bengkulu 22 kasus.
“Ternyata hampir semua kepala daerah di Indonesia sudah terjerat sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana kasus kejahatan perampokan uang negara yang disebut itu korupsi," kata Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas dalam Diskusi Publik LHKP PP Muhammadiyah Oligarki Parpol dan Fenomena Calon Tunggal, yang disiarkan di YouTube Rumah Pemilu, Rabu, (9/9/2020).
Politik Uang
Busyro menambahkan, banyaknya kepala daerah yang terkena korupsi, karena mengalami praktik politik uang yang merata hampir di semua wilayah Indonesia. Menurutnya, di balik praktik politik uang itu terdapat kendali rentenir politik atau cukong.
“Mengapa itu merata? Nah karena itu dampak dari kualitas pilkada dan pemilu yang secara merata juga mengalami masifikasi praktik money politics. Dan di balik praktik money politics itu, itulah tadi yang selama ini sering saya sebut kendali rentenir politik atau bohir, atau cukong," ungkap mantan mantan komisioner KPK itu.
Belakangnya ada Cukong
Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM ini menyoroti kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Busyro menyebut kepala daerah yang terjerat KPK itu karena dampak dari kualitas praktik politik uang pilkada, yang di belakangnya diduga ada cukong.
Saat dimintai konfirmasi, Busyro memaparkan data sebaran kasus korupsi di seluruh NKRI. Berdasarkan data tersebut, kasus korupsi paling banyak di pemerintah pusat sebanyak 305, di Jawa sebanyak 292, Sumatera 194, di Sulawesi 25, Maluku 6, Kalimantan 31, Bali 5, Papua 17, Kabupaten Sunda Kecil 19, diplomat RI di Singapura 3, dan diplomat RI di Malaysia 7. sr/jk/erk/cr1
Editor : Moch Ilham
