SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Meningkatnya kasus penyebaran virus Covid-19 di Indonesia berdampak luar biasa bagi hubungan kerjasama Indonesia dengan luar negeri.
Sejak munculnya pandemi covid-19, beberapa negara di dunia termasuk Indonesia menerapkan kebijakan lockdown. Yaitu larangan masuk bagi warga asing dan bepergian ke suatu negara dengan kasus penyebaran covid-19 yang tinggi.
Setidaknya, hingga saat ini sudah ada 59 negara yang menolak masuknya WNI, dan 11 negara menghimbau warganya untuk tidak pergi ke Indonesia, karena penyebaran covid-19 dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Hal ini dapat menjadi indikasi ketidak-percayaan internasional kepada Indonesia dalam penanganan covid-19. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam kritiknya terhadap penanganan covid-19.
"Betul bahwa karena COVID-19, Indonesia pun memberlakukan hal sejenis kepada beberapa negara asing, tetapi jumlah negara yang 'me-lockdown' Indonesia itu terlalu banyak. Ini menggambarkan ketidakpercayaan masyarakat Internasional terhadap penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah Indonesia" ujarnya.
HNW menilai seharusnya dari sikap berbagai negara tersebut dapat menjadi cambukan bagi pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan menyelamatkan dari masalah covid-19 yang sudah menimbulkan kedaruratan kesehatan nasional ini.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu melakukan koreksi dan memaksimalkan usaha dalam peningkatan kualitas perlindungan kesehatan terhadap WNI dalam menyelesaikan masalah covid-19.
Diantaranya dengan konsistensi kebijakan, transparansi dan kejujuran data, kesatupaduan dan profesionalitas yang dapat membangkitkan kembali kepercayaan internasional.
"Tujuannya adalah supaya mereka lebih kompak dan satu kata dalam menangani wabah COVID-19 ini. Sehingga persoalan COVID-19 dengan berbagai dampaknya, termasuk ketidakpercayaan masyarakat internasional itu dapat diselesaikan dengan baik," ujarnya.
Harmoni dan sinergi yang positif dan produktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharap terbentuk agar berbagai silang sengketa pelaksanaan kebijakan terkait penanganan covid-19 bisa segera rampung.
Selain itu, pemerintah sebagai garda terdepan dalam penerapan protokol kesehatan harus benar-benar menjadi teladan agar masyarakat lebih sigap, percaya dan dapat bekerjasama berkontribusi untuk mengatasi covid-19.
Kedatangan TKA dari China yang merupakan negara awal ditemukannya covid-19 menuai kritikan bagi pemerintah Indonesia. Sikap ini dinilai diskriminatif, tidak peka dan tidak serius dengan fakta semakin banyaknya kasus penyebaran covid-19 di Indonesia. Bahkan, ditengah ketidak percayaan internasional terhadap Indonesia, pemerintah justru memperlonggar aturan dengan menerima kedatangan WNA, khusunya TKA dari China.
"Meski dengan alasan investasi, belum tersedianya SDM untuk kerjakan proyek strategis nasional, bahkan ada pula wacana pemerintah untuk membuka kembali pariwisata di tengah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia yang semakin tidak terkendali," ujar HNW, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS.
Pemerintah diharap lebih serius, konsisten dan konsekuen dalam penanganan covid-19 yang berdampak langsung pada kesehatan, ekonomi dan hubungan internasional.
Selain itu, dengan memaksimalkna dukungan untuk fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, fokus mengembangkan vaksin, penegakan atruan dan memberikan teladan kepada masyarakat.
"Rakyat pun melihat keseriusan Pemerintah, Indonesia akan mempunyai harapan baru untuk dapat mengatasi COVID-19 dan dampak-dampaknya. Sehingga Indonesia dan WNI-nya tidak lagi ditakuti, bahkan mendapatkan kembali kepercayaan internasional itu," pungkasnya.
Dengan kembalinya kepercayaan internasional, terbebasnya Indonesia dari wabah covid-19, perekonomian dapat berkembang maksimal kembali. dkp
Editor : Redaksi
