Pemkab Malang Perketat Prokes di Wilayah Ponpes, Gratiskan Rapid

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat. SP/ JT
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat. SP/ JT

i

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kali ini sedang menyusun strategi agar tak muncul kluster Covid-19 di ponpes wilayah kabupaten malang.

Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait adanya ponpes yang terjadi penularan Covid-19 di luar Kabupaten Malang, Senin (21/9/2020).

"Kita kemarin sudah mengumpulkan semua pimpinan pondok pesantren. Jadi beberapa waktu kita sampaikan, sebelum santri datang, aturan protokol kesehatan harus ditegakkan," tegasnya.

Pihaknya akan bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang beserta Dinas Kesehatan (dinkes) Kabupaten Malang agar selalu melakukan sidak (inspeksi mendadak) atau pengecekan protokol kesehatan ke ponpes yang ada di Kabupaten Malang.

"Kita perintahkan puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan itu membantu pondok pesantren. Selalu cek atau sidak untuk protokol kesehatan yang ada di pesantren," ungkapnya.

Wahyu mengatakan bahwa untuk pelayanan rapid test bagi para santri yang berasal dari wilayah Kabupaten Malang tidak akan dikenakan biaya alias gratis.

Upaya-upaya seperti ini, lanjut Wahyu, menuntut efektivitas kerja gugus tugas di tingkat kecamatan untuk selalu pro aktif dalam melakukan pengecekan penerapan protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing.

"Kadang kala dianggap ini normal, protokol kesehatannya melemah dimana-mana. Akhirnya itu yang dikhawatirkan terjadinya kluster. Saya minta selalu ada sidak, evaluasi terus dari gugus yang ada di kecamatan," ungkapnya.

Sementara itu, hingga sampai saat ini Wahyu sebagai perwakilan Pemkab Malang juga bersyukur belum ada terjadi kluster penularan Covid-19 di lingkungan ponpes. "Insya allaah nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada lah," tutupnya. Dsy3

Berita Terbaru

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menghadirkan BSI Fest Ramadan 2026 di Surabaya pada 19–22 Februari 2026. Kegiatan ini me…

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Bukti Arkeologis mengungkap Flkakta Gajah Mada lahir di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur, dari Dewi Andogsari tidak …

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bersalah kepada sejumlah debitur pembiayaan FIFGroup dalam perkara p…

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Jaksa Dakwa Direktur Pemberitaan Jak TV, Buat Program dan Konten Bentuk Opini Negatif di Publik Terkait Penanganan Tiga Perkara Korupsi Minyak…

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Washington DC - Presiden Prabowo Subianto mengakui saat ini Indonesia masih dipenuhi dengan praktik ilegal. Ia memberikan beberapa contoh…

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pembicaraan undang-undang di DPR bukan terkait selera kekuasaan. "Bagi saya,…