SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Moeldoko mengakui gaya komunikasi politik pemerintah sangat buruk. Terutama dalam menghadapi isu Omnibus Law. Hal ini diungkapkan Moeldoko dalam sesi tanya jawab bersama wartawan Istana.
Pemerintah, kata Moeldoko, akan terus berusaha memperbaiki gaya komunikasi publik untuk menghadapi isu selanjutnya.
"Bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek untuk itu ini sebuah masukan dari luar. Kita segera berbenah diri untuk menyampaikan dengan baik," kata Moeldoko dalam rekaman yang disebarkan oleh KSP, Rabu (21/10).
Moeldoko menyatakan bahwa masa kini pemerintah dihadapkan dengan kecepatan informasi. Kemudian informasi itu juga banyak tersebar di media sosial yang di luar kendali pemerintah.
"Komunikasi kita sungguh sungguh memahami khususnya kami yang ada di kantor kepala staf kepresidenan bahwa kita memasuki sebuah situasi yang media sosial berkumpul luar biasa," terang Moeldoko.
"Kadang kadang melampaui imajinasi kita dan di situlah kita kadang kadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks," sambung dia.
Namun diakui Moeldoko bahwa kecepatan informasi itu harusnya bukan alasan bagi pemerintah. Ia menyatakan pemerintah siap membuka diri dan menerima setiap masukan dari masyarakat.
"Tapi itu bukan alasan bagi kami tidak berkomunikasi dengan baik kami selalu membenahi diri khusus dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja. Saya menerima masukan dari semua pihak," tutup dia.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta berbagai pihak menahan birahi politiknya agar tak menggelar aksi demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di tengah pandemi covid-19.
Luhut mengaku khawatir dengan potensi klaster demo yang akan muncul akibat aksi tersebut.
"Saya tidak setuju demo-demo itu dilakukan sekarang. Saya berkali-kali mengatakan, jaga birahi politik kita, karena yang kita lakukan ini dapat menimbulkan klaster baru lagi," ucap Luhut dalam acara Outlook 2021: The Year of Opportunity, Rabu (21/10).
Luhut juga meminta agar tak ada pihak yang saling menyalahkan mengenai kasus covid-19 di Indonesia.
Ia menyatakan selama ini terus mengevaluasi penanganan kasus khususnya di delapan provinsi yang menjadi prioritas penanganan covid-19. Penanganan kasus di delapan provinsi merupakan tugas langsung dari Presiden Joko Widodo.
Ia mengklaim sejumlah kasus positif dan kematian di provinsi prioritas yang ia tangani itu menurun.
"Kasus kematian mingguan di delapan provinsi yang ditugaskan ke saya menurun. Cukup bagus jadi per minggu jumlahnya ini," tutur Luhut.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan banyak disinformasi yang beredar di masyarakat dalam memahami UU Ciptaker Omnibus Law. Disinformasi ini, ujar Jokowi, tak terlepas dari unggahan dari sosial media yang belum pasti kebenarannya.
"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dilatarbelakangi disinformasi substansi info dan hoaks media sosial," kata Jokowi, Jumat (9/10). Jk/cr2/rl
Editor : Moch Ilham
