Polri, Gubernur, Wali Kota, Legislator Hingga Mantan Panglima TNI Sepakat Bentuk Satgas Antipremanisme
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hingga Kamis (24/4), semua komponen bangsa termasuk Mantan Panglima TNI Moeldoko, sepakat tumpas habis premanisme.
Mantan Kepala Staff Presiden Moeldoko, antusias merespons penumpasan atas aksi premanisme di proyek pembangun pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, Riau dan Jakarta.
Jenderal (Purn) Moeldoko meminta agar semua kelompok yang melakukan aksi premanisme merugikan segera ditumpas habis.
"Saya selaku Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Waketum DPP Partai Gerindra menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Saudara Kang Dedi Mulyadi yang merupakan kader Gerindra dalam menertibkan premanisme sudah sangat tepat," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).
Ia juga mendukung rencana Gubernur Jabar membentuk satgas antipremanisme. Dia pun meminta seluruh warga Jabar dan pendukung Presiden Prabowo Subianto untuk turut mendukung kebijakan itu.
Bakar Mobil Polisi
Kapolres Kota Depok Kombes Abdul Waras mengungkap sejumlah aksi premanisme di wilayahnya kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, termasuk insiden pembakaran mobil polisi beberapa waktu lalu.
Keduanya bertemu di Polres Metro Depok, Selasa (22/4) lalu. Waras mengaku kepada Dedi bahwa anggotanya sempat ditembak menggunakan airsoft gun saat hendak melakukan penindakan petinggi salah satu ormas.
Waras mengatakan, atas insiden itu, ketua ormas pelaku penganiayaan kemudian menjalani proses di kepolisian. Namun, selama berproses, yang bersangkutan tak kooperatif.
Buntutnya, penyerangan kata Waras terjadi saat pihaknya hendak menangkap yang bersangkutan. Bentrok tak terhindarkan hingga tiga dari empat mobil polisi dirusak dan dibakar saat mengamankan yang bersangkutan.
Tumpas Semua Aksi Premanisme
"Saya dukung apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, tumpas saja semua aksi premanisme ," kata Mantan Kepala Staff Presiden Moeldoko, di Jakarta, Selasa (22/4).
Menurut dia masyarakat seharusnya ikut membantu dalam menciptakan situasi kondusif terhadap pihak-pihak yang mau membuka lapangan pekerjaan.
"Kita perlu peluang untuk kerja, ada orang datang berikan peluang malah diganggu orang lain," tambah dia.
Menurut dia iklim investasi di dalam negeri perlu dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat. Urgensi tersebut tak lepas dari situasi ekonomi saat ini.
"Menghimbau supaya di tengah situasi iklim dunia usaha yang relatif perlu perhatian, maka masyarakat Indonesia bisa ciptakan iklim investasi yg baik. Jangan sampai pengangguran makin banyak tapi malah satu sisi ironis," ucapnya.
Dari Wakil Ketua MPR
Kabar aksi premanisme di pabrik BYD ini bermula dari Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. Eddy tak menyebut nama ormas yang dimaksud, namun para pelaku diduga telah melakukan hal merugikan perusahaan.
Eddy lantas meminta pemerintah menindak tegas para pelaku di balik kasus premanisme ini.
"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini," kata Eddy dalam akun pribadi Instagram.
Menurut Eddy apa yang dilakukan ormas itu tidak bisa dianggap sepele. Jika kejadian terulang, kata dia, bukan tidak mungkin bakal merusak iklim investasi di Tanah Air.
Secara terpisah, BYD telah memberi tanggapan terkait isu ormas tersebut dan menjamin jika pembangunan pabrik di Tanah Air tetap berjalan seperti yang telah direncanakan.
"Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik," kata Luther T Panjaitan, Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia.
Luther menambahkan BYD tetap fokus dalam menjalankan komitmen untuk berinvestasi dalam bentuk pabrik di Indonesia. Perusahaan juga berupaya mempercepat proses pembangunan pabrik tersebut.
"Dan kami sedang fokus untuk menyelesaikan proses pembangunan sesuai dengan komitmen dengan pemerintah," ucap Luther.
Bentuk Satgas Anti Premanisme
Terpisah, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan tegaskan komitmennya dalam menindak aksi premanisme di Kota Bandung, dengan membentuk Satgas Anti Premanisme. Penegasan ini disampaikan menyusul laporan warga terkait aksi preman parkiran yang sempat viral di media sosial .
“Preman-preman itu memang sering ditertibkan, tapi muncul lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada warganet yang memviralkan. Satgas Anti Premanisme sedang menindak. Yang bersangkutan akan dikenakan tuduhan pemerasan,” ujar Farhan, Jumat.
Farhan mengatakan, pembentukan Satgas Anti Premanisme ini awalnya dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mendorong pembentukan satgas di tingkat kota. Hal tersebut disambut baik oleh Farhan, yang memang memprioritaskan rasa aman bagi warga, termasuk dalam penggunaan fasilitas parkir. “Yang paling penting adalah memberikan rasa aman kepada warga. Itu prioritas,” katanya. n jk/erc/bad/rmc
Editor : Moch Ilham
