SURABAYAPAGI, Surabaya - Masyarakat masih bersifat kuratif. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ketatkan Validasi data bagi peserta JKN-KIS. Senin (02/11/2020).
Program Registrasi Ulang, atau yang biasa disebut "GILANG" sudah dibuka pada tanggal 01 November 2020. Program ini ditujukan pada peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPUPN).
"Pegawai swasta, pegawai pemerintahan, pensiunan dan mandiri dapat mengikuti program ini. Program ini dikhususkan untuk non PBI (Penerima Bantuan Iuran). Penerima BLT termasuk dalam PBI, jadi tidak dapat mengikuti program ini," ujar Kustanti, Analis Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Jawa Timur.
Saat di wawancarai oleh Tim Surabaya Pagi di kantor BPJS Kesehatan, Kustanti mengatakan bahwa Program Gilang didasari oleh PerPres no.82 tahun 2018. PerPres tersebut menyinggung tentang Jaminan Kesehatan bahwa KIS setidaknya memuat nama dan NIK, kecuali untuk bayi yang baru lahir.
Menurut Kustanti, "Hal ini termasuk salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi defisit BPJS kesehatan, salah satu caranya harus memiliki data yang valid dari kepesertaannya," tambahnya.
Dibuka mulai 1 November 2020, BPJS Kesehatan siap tunggu data-data sebanyak 174.000 selesai dimutakhirkan. Hal ini tentu memberikan kelonggaran bagi peserta dalam menjalankan program Gilang.
Upaya validasi data ini mendapatkan dukungan penuh dari BPJS Watch. "Program ini bisa dikatakan program yang positif. Karena dengan begitu, data-data yang ada menjadi lebih aktual," begitulah kata Arif Supriyono, SE., selaku Ketua BPJS Watch.
Arif Supriyono, SE., memantau pendaftaran BPJS Kesehatan dikala pandemi ini semakin meningkat. Progress ini menjadi hal positif sekaligus menunjukkan sisi kuratif masyarakat Jawa Timur.
"Pendaftaran memang semakin tinggi. Ini menjadi hal yang positif. Tapi sayangnya, masyarakat masih bersifat kuratif. Buktinya masyarakat baru sadar akan kesehatan ketika negara ini dilanda pandemi," tegas Arif Supriyono.
Arif Supriyono berharap, masyarakat bisa lebih promotiv-preventif dalam menyikapi hal tersebut. Masyarakat yang kurang mampu secara finansial juga bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah, tentunya dengan mematuhi prosedur yang ada. mbi
Editor : Mariana Setiawati
