Ekonom Senior Unair Dr. Tjuk Sukiadi, Minta Tata Kelola Pemerintahan Kota Surabaya ke Depan Harus Diperbaruhi
SURABAYA PAGI, Surabaya - Ekonom Senior Unair Dr. Tjuk Kasturi Sukiadi, menyoroti terdapat fenomena kesenjangan sosial di kota pahlawan era kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Penegasan Dr. Tjuk Sukiadi ini menjawab pertanyaan wartawan Surabaya Pagi atas munculnya pernyataan sejumlah Kader PDIP Surabaya yang menyatakan bahwa, selama ini pemerintah kota Surabaya menerapkan pengelolaan oligarki.
“Praktik pemerintahan yang oligarki memang sudah menjadi budaya negeri kita. Dari pemerintah pusat, kota hingga daerah. Ironis memang, pengelolaan kota pun masih tercemar oleh tangan tangan kaum oligarki," tegas Tjuk Kasturi saat diwawancara Surabaya Pagi, Kamis (3/12/2020) siang.
Dr. Tjuk Sukiadi, ditanya tentang data pada Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, dimana Kota Kediri menempati posisi pertama sebagai Kota termakmur di Indonesia dengan PDRB per-kapitanya mencapai Rp. 449,93 juta. Diikuti oleh Kota tempat berdirinya perusahaan pupuk terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Bontang yang menduduki peringkat kedua dengan PDRB per-kapitanya mencapai Rp. 337,95 juta per-tahunnya.
Sementara itu, Kota Surabaya yang notabenenya memiliki kawasan industri SIER masih belum bisa menggeser kota Kediri. Hal ini, kata pakar ekonomi, menilai bahwa justru Industri di Surabaya tidak memiliki nilai yang tinggi.
"Disisi lain, Kediri memiliki pabrik rokok terbesar se-Indonesia, yaitu Gudang Garam. Dari situ, pajak yang dihasilkan juga besar. Sementara, penduduk Kediri bisa dibilang sedikit. Jadi perhitungannya juga makin besar," papar Dr. Tjuk Kasturi Sukiadi.
Berbicara tentang kemakmuran warga Surabaya saat ini, tentunya tidak terlepas dari tata kelola pemerintahannya. “Jika kota Surabaya ingin lebih makmur, tata pengelolaan daerah di Surabaya harus diperbaiki oleh Pemerintah kotanya," ungkap Tjuk Sukiadi, sambil mengingatkan Pengelolaan di daerah secara merata memang menjadi impian bagi masyarakat.
Kedepannya, Dr. Tjuk Kasturi Sukiadi berharap pada walikota Surabaya selanjutnya, "Bagaimanapun, Walaikota harus lebih kuat dan mendahulukan kepentingan rakyat. Ketika salah satu paslon sudah terpilih, mereka harus melepas kepentingan kepentingan dibelakangnya," pungkasnya.
Tata Kelola Pemerintahan kota
Terpisah, Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, ekonom dair Uni mengatakan bahwa, "Kurang beruntungnya kemakmuran di Surabaya ada kaitannya dengan tata kelola pemerintah kota. Katakan Pemerintah kota sudah melakukan segala cara, namun masih tidak optimal," terangnya.
Pengamat ekonomi keuangan Unair ini menilai, "Pemerintah daerah kurang aktif dalam meningkatkan perindustrian di Surabaya. Tampaknya Pemimpin daerah Surabaya era Bu Risma masih 'mlempem garap Industri'," nilainya.
Untuk menciptakan kemakmuran yang lebih baik bagi warga kota Surabaya, hendaknya masyarakat dan pemerintahan kota saling bekerjasama.
Menurut Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, orang yang ditunjuk jadi pemimpin harus mau menjemput masyarakat untuk di pimpin. Masyarakat juga harus mau diajak untuk membenahi Surabaya.
Pengamat ekonom itu berharap kedepannya, "Pemimpin Surabaya harus lebih care pada rakyatnya. Yang sudah terpilih harus memperbaiki yang sudah lalu dan melaksanakan apa yang dijanjikan," pungkasnya. (mbi/cr2/rmc)
Editor : Redaksi
