Jatim Optimis INA Jadikan Iklim Investasi Makin Baik

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sosialisasi Pergub No 69 Tahun 2020 dan aplikasi Jatim online single submission (JOSS). SP/ Arf
Sosialisasi Pergub No 69 Tahun 2020 dan aplikasi Jatim online single submission (JOSS). SP/ Arf

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kebijakan Pemerintah Pusat membentuk Indonesia Investment Authority (INA) menyalakan api harapan bagi sejumlah daerah. Tak terkecuali Provinsi Jawa Timur, pembentukan INA diharapkan mampu menjadikan iklim investasi semakin baik.

"Kita berharap iklim investasi di Jatim makin baik, karena lembaga ini mencarikan modal untuk investasi," ujar Kepala Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penananam Modal, mendampingi Kepala DPMPTSP, Aris Mukiyono, Kamis, (18/2/2021).

Yuswanto mengurai, melalui pembentukan INA akan semakin memberikan support bagi pembangunan di Jatim, utamanya pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Gerbangkertosusilo, Bromo Tengger Semeru, serta Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, yang memungkinkan munculnya kawasan ekonomi baru di Jawa Timur.

'Khususnya pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 ada rencana pembangunan tol Probowangi, Probo - Lumajang, Kertosono - Tulungagung, Ngawi -Bojonegoro," ungkapnya.

Untuk diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Kepala negara berkeyakinan INA mampu memperoleh kepercayaan dari dalam maupun luar negeri.

Presiden mengungkapkan, sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Cina, Norwegia, Saudi Arabia, Singapura, Kuwait, dan Qatar telah terlebih dahulu memiliki Sovereign Wealth Fund (SWF) puluhan tahun silam serta telah mempunyai akumulasi dana yang besar untuk pembiayaan pembangunan mereka.

“Indonesia termasuk negara yang sangat terlambat dalam pembentukan Sovereign Wealth Fund. Walaupun lahir belakangan, dan tidak ada kata terlambat, saya meyakini INA (Indonesia Investment Authority) mampu untuk mengejar ketertinggalannya dan mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional,” ujarnya Jokowi, seperti dilansir dari setkab.go.id, Selasa (16/02/2021) pagi. (arf)

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…