SURABAYAPAGI.com, Surabaya - China melarang lembaga keuangan dan perusahaan menyediakan pembayaran dan layanan transaksi menggunakan mata uang kripto. Negara itu juga mengimbau investor tidak melakukan layanan apa pun yang melibatkan cryptocurrency, seperti pendaftaran, perdagangan, kliring, dan penyelesaian.
Aturan itu disampaikan oleh tiga badan industri, yaitu Asosiasi Keuangan Internet Nasional China, Asosiasi Perbankan China, dan Asosiasi Pembayaran dan Kliring China.
"Baru-baru ini, harga mata uang kripto meroket dan anjlok, serta perdagangan spekulatif mata uang kripto telah pulih. Ini melanggar keamanan properti serta mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan," kata tiga badan industri dalam pernyataan bersama, Rabu (19/5/2021).
Ketiga lembaga itu juga mengatakan institusi tidak boleh menyediakan layanan tabungan, penjaminan Bitcoin cs, atau mengeluarkan produk keuangan yang terkait dengan uang kripto.
Meski China melarang pertukaran kripto dan penawaran koin, tetapi mereka tidak melarang individu untuk memegang cryptocurrency sebagai aset.
Langkah tersebut bukanlah upaya pertama Beijing dalam menekan mata uang digital. Langkah tersebut bukanlah langkah pertama China melawan mata uang digital. Sebelumnya, China telah melarang pertukaran kripto, tetapi tidak melarang individu untuk memegang uang kripto.
Selain itu, sebelumnya pada 2017 China menutup bursa mata uang kripto lokalnya, membekap pasar spekulatif yang menyumbang 90�ri perdagangan Bitcoin global.
Sedangkan pada Juni 2019, bank sentral China mengeluarkan pernyataan akan memblokir akses ke semua pertukaran mata uang kripto domestik dan asing serta situs web Penawaran Koin Perdana, yang bertujuan untuk menekan semua perdagangan mata uang kripto dengan larangan penukaran mata uang asing.
Mereka juga menyoroti risiko perdagangan mata uang kripto. Menurut Bank Rakyat China, mata uang virtual tidak didukung oleh nilai riil, nilainya mudah dimanipulasi, dan kontrak perdagangan tidak dilindungi oleh regulasi di China. Dsy17
Editor : Redaksi
