Diskon Pajak Kendaraan Bermotor Jatim Segera Berakhir

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Beberapa warga melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. SP/KP/ARI PURNOMO
Beberapa warga melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. SP/KP/ARI PURNOMO

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Program diskon dan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  untuk masyarakat Jawa Timur akan berakhir dua hari lagi, Kamis 24 Juni mendatang. Pemerintah Pemprov Jatim memastikan pemberian diskon tersebut tidak akan diperpanjang dan akan berakhir sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pemprov Jatim telah memberikan insentif pajak berupa diskon Sejak akhir April 2021 hingga 24 Juni 2021.Insentif yang dikeluarkan untuk meringankan beban wajib pajak akibat pandemi Covid-19 berhasil menarik antusiasme masyarakat secara signifikan.

"Insentif itu juga diberikan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga namanya juga Diskon Ramadan. Saat ini, masa pemberian diskon sudah berakhir seiring dengan berakhirnya momentum bulan suci Ramadan," tutur Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim Mohammad Yasin, Selasa (22/6/2201).

Dengan sisa waktu yang ada, Yasin mengimbau agar masyarakat yang belum membayar PKB segera memanfaatkan diskon ini. Terlebih diskon ini diberikan baik untuk obyek pajak yang telah lewat jatuh tempo maupun yang belum tiba jatuh temponya. Diskon yang diberikan sebesar 15 persen untuk kendaraan roda 2 dan 5 persen untuk roda 4 atau lebih.

Selain itu, dalam Diskon Ramadan juga terdapat program pembebasan sanksi administrasi PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pembebasan PKB bagi kendaraan listrik. Tingginya antusiasme wajib pajak yang memanfaatkan momentum Diskon Ramadan ini bahkan telah dinikmati hingga 2,8 juta wajib pajak per tanggal 21 Juni.

Di antaranya ialah 2,3 juta wajib pajak penerima diskon PKB, yang terdiri dari 1,9 juta wajib pajak kendaraan roda 2 dan 363 ribu wajib pajak roda 4 atau lebih. Dari 2,3 juta wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut, Pemprov Jatim telah mengeluarkan Rp 89,4 miliar insentif pajak dan berhasil mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp 1,08 triliun.

Sementara program pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB telah dinikmati lebih dari 580 ribu wajib pajak. Dari jumlah tersebut, Pemprov Jatim telah mengeluarkan insentif berupa pembebasan denda sebesar Rp 216 juta dan berhasil mengantongi penerimaan senilai Rp 267,1 miliar.

Sedangkan untuk pembebasan PKB kendaraan listrik telah dimanfaatkan oleh 88 wajib pajak dengan total insentif yang dikeluarkan sebesar Rp 11,8 juta dan penerimaan sebesar Rp 73,36 juta. Kendati tidak dilakukan perpanjangan, Yasin cukup optimis dengan penerimaan pajak yang diperoleh Pemprov Jatim hingga akhir triwulan kedua tahun ini.

Per tanggal 21 Juni, penerimaan dari tujuh sektor pajak yang dikelola Bapenda Jatim mencapai 48,86 persen atau mencapai Rp 6,44 triliun. Angka tersebut sangat memuaskan, sebab target penerimaan hingga triwulan kedua hanya dipatok 45 persen.

"Dalam siklus anggaran itu kita ditarget pada triwulan pertama 20 persen dan triwulan kedua 25 persen. Jadi kita sudah mampu melampaui targetnya. Bahkan akhir Juni ini kita optimis bisa sampai 50 persen penerimaan pajak Pemprov Jatim," tutur Yasin.

Capaian penerimaan tertinggi terdapat pada BBNKB yang mencapai 69,18 persen atau sebesar Rp 1,76 triliun. Selanjutnya, capaian retribusi jasa usaha sebesar 54,74 persen atau Rp 1,6 miliar, pajak air permukaan 54,35 persen senilai Rp 15,76 miliar, pajak kendaraan bermotor 50,8 persen senilai Rp 2,99 triliun.

Penerimaan berikutnya ialah pajak bahan bakar kendaraan bermotor 41,91 persen senilai Rp 880,06 miliar, penerimaan lain-lain 44,5 persen senilai Rp 8,01 miliar dan pajak rokok sebesar 30,07 persen senilai Rp 780,92 miliar.sb2/na

Berita Terbaru

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun - Polemik penganggaran swakelola di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun kembali mencuat. Setelah sorotan terhadap input swakelola…

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gaji atau honor ganda akibat rangkap jabatan di Kabupaten P…

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…