.jpeg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Terdakwa Rizieq Shihab, divonis empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (24/6/2021).
"...menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Khadwanto di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seperti disimak melalui tayangan virtual di YouTube.
Dalam putusannya, ketua majelis hakim menyatakan Rizieq Shihab terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran.
Majelis Hakim menilai Habib Rizieq bersalah melakukan tidak tindak pidana, menyiarkan pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat.
Rizieq Shihab juga dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah melanggar Pasal 14 Ayat (1) subsider Pasal 14 Ayat (2) lebih subsider Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer.
Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut HRS 6 tahun penjara. Hal yang meringankan vonis Rizieq yakni ia memiliki tanggungan keluarga.
Meski menolak putusan, Habib Rizieq menjabat tangan majelis hakim dan kuasa hukum dan sejumlah orang yang menyaksikan sidang .
Tolak Salaman dengan Jaksa
Saat itu, terlihat kekesalan Habib Rizieq terhadap Jaksa Penuntut Umum. Habib Rizieq tidak menjabat tangan Jaksa Penuntut Umum. Habib Rizieq bahkan berteriak akan terus melawan Jaksa Penuntut Umum. Di hadapan tamu yang hadir di bangku sidang bagian belakang habib Rizieq teriak melawan. "Lawan," pekik habib Rizieq, Kamis (24/6/2021).
Terdakwa Rizieq menolak opsi meminta permohonan pengampunan kepada Presiden Joko Widodo usai divonis empat tahun penjara.
Awal penolakan ini, saat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Khadwanto memberikan tiga opsi terhadap Rizieq untuk menanggapi hasil vonis tersebut.
Di antaranya hak memutuskan untuk menerima atau menolak putusan atau banding saat ini juga. Opsi kedua yakni pikir-pikir dahulu selama tujuh hari dan opsi terakhir meminta permohonan pengampunan kepada Presiden Joko Widodo atau grasi.
Ada Ketidaklaziman
Ditempat terpisah, Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, mengungkapkan ketidaklaziman saat majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, memberikan opsi salah satunya meminta ampunan Presiden Jokowi untuk Habib Rizieq Sihab (HRS) merespons vonis 4 tahun bui.
Ia menyoroti penjelasan hakim mengenai opsi pengampunan presiden dalam menyikapi putusan pengadilan. Menurut dia, hal tersebut biasanya dijelaskan hakim ketika terdakwa mengakui perbuatannya.
“Saya kira wajar saja (hakim memberi penjelasan). Jadi tidak lazim karena hakim semestinya tahu pengampunan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengaku bersalah, sedangkan HRS, selama persidangan meyakini dirinya tidak salah,” ujar Huda, Jakarta, Kamis (24/6/2021).
Ia berpendapat sikap hakim tersebut memberikan kesan seolah-olah masalah yang menjerat eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu bukan ranah pengadilan.
Bentrok dengan Petugas
Simpatisan Habib Rizieq Shihab sempat bentrok dengan polisi ketika diadang saat menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (24/6/2021). Para simpatisan itu ingin memberikan dukungan kepada Habib Rizieq menghadapi sidang vonis perkara RS Ummi Bogor.
Pantauan di lokasi, para simpatisan bertahan di Flyover Pondok Kopi, Jakarta Timur karena tidak berhasil menembus barikade polisi. Massa juga sempat melempari petugas dan dibalas dengan tembakan gas air mata.
Kericuhan mereda setelah perwakilan massa berdialog dengan petugas. Massa kemudian tetap bertahan sambil melantunkan selawat. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
