Wakil Ketua Lakpesdam PBNU Sesalkan Pemkot Tolak Pemakaman Arek Suroboyo dengan Alasan KTP Luar

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Jenazah Eko Susilowati yang tidak mendapat tempat pemakaman karena bukan KTP Surabaya. SP/Alqomar
Jenazah Eko Susilowati yang tidak mendapat tempat pemakaman karena bukan KTP Surabaya. SP/Alqomar

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sejak meninggal pada Senin (12/7) lalu, hingga saat ini Eko Susilowati belum mendapatkan tempat pemakaman. Jenazahnya masih diharuskan berada di tempat persemayaman Adi Yasa di Jalan Demak.

Susilowati sendiri sebenarnya adalah Arek Suroboyo asli yang lahir di Surabaya pada 16 April 1978 silam, kuliah di ITS, dan dia pindah KTP ke Banjarmasin karena diangkat sebagai PNS di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan.

Namun, semenjak sakit dia kembali ke rumahnya di Jalan Indragiri lima tahun belakangan ini. Dan belum sempat mengurus perpindahan KTP lagi di Surabaya, dan keinginannya dimakamkan di tanah kelahiran, Surabaya.

"Ini bukan meninggal karena Covid-19, sakit kanker payudara. Cuma ditolak sama Pemkot Surabaya dengan alasan KTP luar," terang Andi Budi yang merupakan teman dari almarhumah.

Andi menceritakan perihal penolakan itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pertamanan Pemkot Surabaya Ana Fajriatin. "Saya hubungi lewat telepon secara baik-baik dibilang tidak bisa membantu," terangnya.

Lantas Andi yang juga Wakil Ketua Lakpesdam PBNU ini kemudian menanyakan dasar aturan penolakan. "Tapi oleh Bu Ana tidak bisa dijelaskan dan tetap tak mau membantu," geram dia.

Andi pun kemudian meminta agar Ana bisa dievaluasi sebagai kepala dinas oleh Wali Kota Surabaya. "Masak karena alasan administrasi ditolak. Ini kan persoalan kemanusiaan saja," cecarnya.

Andi pun menganggap saran dari Ana agar jenazah almarhum dibawa ke Banjarmasin sebagai hal yang tak masuk akal. "Sekarang ini lagi PPKM darurat. Tidak mudah. Sedangkan jenazah harus segera dikuburkan," lanjut dia. Alq

 

Berita Terbaru

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menghadirkan BSI Fest Ramadan 2026 di Surabaya pada 19–22 Februari 2026. Kegiatan ini me…

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Bukti Arkeologis mengungkap Flkakta Gajah Mada lahir di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur, dari Dewi Andogsari tidak …

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bersalah kepada sejumlah debitur pembiayaan FIFGroup dalam perkara p…

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Jaksa Dakwa Direktur Pemberitaan Jak TV, Buat Program dan Konten Bentuk Opini Negatif di Publik Terkait Penanganan Tiga Perkara Korupsi Minyak…

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Washington DC - Presiden Prabowo Subianto mengakui saat ini Indonesia masih dipenuhi dengan praktik ilegal. Ia memberikan beberapa contoh…

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pembicaraan undang-undang di DPR bukan terkait selera kekuasaan. "Bagi saya,…