SURABAYA PAGI, Sumenep - Desakan warga yang melintas di Jalan Manikam Kota Sumenep, untuk menutup pasar tak jelas itu semakin menguat setelah mendapat dukungan dari ketua Indonesia la nyalla center (ILC) Kab. Sumenep
Kepada Surabaya Pagi, Ketua ILC Kabupaten Sumenep, RB. Faisol Sadamih mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sumenep, harus ambil sikap tegas untuk mengalihfungsikan pasar di Jalan Manikam ke jalan akses protokol.
"Saya sangat setuju, untuk pengalihan fungsi pasar menjadi jalan protokol sebab di sana jalan menuju kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperta) Kabupaten Sumenep," jelasnya. Minggu, (25/07).
Menurut Faisol sapaan akrabnya menegaskan pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep untuk terus berpikir menempatkan para pedagang di tempat yang selayaknya menjadi pasar rakyat.
"Bukan kita tidak pro rakyat, hanya agar para pedagang mendapat perhatian dari pemerintah, dan tidak mengganggu arus jalan, tentu jika dilakukan penertiban akan berdampak kepada ketentraman bersama " ungkapnya.
Selain itu kata dia, jika semua pedagang diakomodir dalam satu wadah maka akan menjadi timbal balik dan aset bagi pemerintahan, baik secara retribusi maupun hal lainnya.
"Pemerintah Kabupaten Sumenep harus lebih cerdas dan inovatif, dalam berpikir tentang bagaimana percepatan perekonomian rakyat setelah lumpuh karena pandemi covid 19 "ujarnya.
Tentu saja upaya perbaikan ini dimulai dari sarana prasarana para pedagang, pemerintah Kabupaten Sumenep harus bekerjasama dengan pemerintahan desa menyangkut pasar rakyat yang semestinya dikelola oleh desa.
Jadi kata dia, pemerintah desa memiliki peranan penting untuk mengelola pasar rakyat yang ada di desa untuk kesejahteraan desanya.
"Kita akan terus lakukan mediasi dan perbaikan sistem pasar kedepannya, tujuannya agar pemerintah lebih memperhatikan nasib para pejuang terutama dalam infrastruktur" pungkasnya .
Sementara, Kepala Bidang Pasar (Kabid) Disperindag Kabupaten Sumenep, Ardiansyah mengatakan bahwa keberadaan pasar di jalan Manikam itu bukan binaan pasar yang dikelola oleh dinas.
"Bukan pasar yg dikelola disperindag. Mungkin dikelola oleh desa atau swasta" jelasnya.
Disoal keberadaan pasar apakah ilegal, Ardi menjelaskan, bahwa keberadaan pasar tersebut jelas ada yang mengurus. “Artinya belum tentu ilegal,” pungkasnya. (AR)
Editor : Mariana Setiawati
