SURABAYAPAGI.COM, Banyuwangi - Penerapan PPKM sebagai upaya pemerintah menekan kasus covid-19 di Indonesia membawa dampak yang besar bagi perekonomian. Salah satunya pelaku dan pekerja seni. Diketahui, selama penerapan PPKM, semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan dilarang untuk diselenggarakan.
Para pelaku dan pekerja seni yang menggantungkan hidupnya dari acara hajatan otomatis tak dapat bekerja.
Menindaklanjuti hal itu, puluhan pelaku dan pekerja seni budaya di Banyuwangi menggelar aksi damai di depan kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (5/8). Mereka menunut pemerintah memberikan solusi setelah hampir dua tahun sejak awal pendemi Covid-19, mereka tidak bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.
Ajojink Huda, salah seorang peserta aksi damai, menyatakan aksi kali ini murni didasari keresahan para pekerja seni yang tak bisa bekerja sejak adanya pandemi. "Tidak ada yang mengompor-ngompori," katanya.
"Tujuan kami seniman Banyuwangi itu satu, yaitu ingin ada sedikit pandangan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengenai profesi selaku seniman yang ada di kota Banyuwangi. Keberadaan para seniman ini betul-betul bisa mengharumkan nama Banyuwangi dalam dunia seni budaya," jelasnya kepada sejumlah wartawan di TMP Wisma Raga Satria Banyuwangi Kamis (05/08/2021).
"Tujuan para pelaku dan pekerja seni ingin menemui wakil-wakil kami yang ada di pemkab maupun yang ada di DPRD Banyuwangi untuk mengetuk hati para pengambil kebijakan, paling tidak ada perjuangan dari mereka ada sedikit kompensasi yang diberikan untuk para seniman dan budayawan Banyuwangi yang jumlahnya ribuan," ujar Huda.
Menurutnya, sejak awal pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan sampai detik ini, tidak ada kompensasi yang diberikan kepada para seniman.
"Cuman yang pertama itu kami sempat dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) untuk menggelar pentas seni budaya. Namun hal tersebut belum bisa terealisasi di lapangan karena situasi dan kondisinya berubah," cetus Huda.
Dalam aksinya, pria yang berprofesi sebagai MC itu berharap bupati atau para pembuat kebijakan bisa menemui para pelaku dan pekerja seni budaya.
Editor : Moch Ilham
