Banyak Putusan "Mangkrak", Jaksa Harus Diberi Kewenangan PK

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala pusat Daskrimti Kejaksaan Agung  Didik Farkhan. SP/Budi Mulyono
Kepala pusat Daskrimti Kejaksaan Agung  Didik Farkhan. SP/Budi Mulyono

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Hasil penelitian Disertasi mahasiswa program doktor fakultas hukum Universitas Airlangga Didik Farkhan mengungkap fakta yang cukup mencengangkan. Ternyata selama ini banyak  putusan kasasi yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi oleh jaksa. Alias mangkrak, karena bersifat non executable. Terutama terhadap barang bukti. 

Hal ini disampaikan Didik Farkhan dalam ujian tahap II (terbuka) program doktor ilmu hukum fakultas hukum universitas Airlangga, Kamis (19/8/2021). 

"Putusan itu seperti ada sebuah SPBU (pom bensin) dan rumah hasil korupsi diputus terlampir dalam berkas. Lalu sebuah laboratorium dan uang puluhan milyar diputus untuk perkara lain, padahal perkara lainnya sudah tidak ada,"urai Kepala pusat Daskrimti Kejaksaan Agung itu. 

Bahkan di Kejari Jakarta Utara ada kasus penipuan tanah yang melibatkan Notaris di Bengkulu ada barang bukti tanah senilai Rp 30 Milyar diputus saling bertentangan di putusan kasasi. Ada dua terdakwa. Di perkara dengan terdakwa notaris barang bukti tanah itu diputus dikembalikan kepada korban. Lalu di perkara split terdakwa satunya tanah dikembalikan kepada pembeli terakhir. 

"Kalau diputus bertentangan begini terus jaksa mau eksekusi barang bukti kemana,"tanya mantan Kajari Surabaya itu. 

Ada lagi di Kejari Jakarta Barat ada putusan "salah ketik" ada barang bukti kasus korupsi uang sebesar Rp 40 juta, ternyata tertulis dua kali. Sehingga kalau ditotal jadi 80 juta. Sekarang jadi temuan BPK, jaksa harus melaksanakan sesuai putusan karena sudah inkracht. 

"Kasihan jaksanya versi BPK harus nombok 40 juta kalau putusannya tidak diperbaiki,"jelas Didik. 

Masalahnya, urai Didik, merubah putusan itu sudah tidak bisa dilakukan. Jaksa tidak bisa melakukan upaya hukum lagi. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi  nomor 33 tahun 2016 Jaksa dilarang PK. PK itu hanya hak terpidana dan ahli warisnya. 

Ada lagi perkara korupsi di Kejari Surabaya, salah satu putusannya menjatuhkan pidana membayar uang pengganti tidak ada jumlah rupiahnya, hanya tertulis pidana penjara penggantinya. Akhirnya tidak dapat dieksekusi, meski itu putusan kasasi. 

Ternyata perkara-perkara seperti ini, tambah Didik jumlahnya sangat banyak se Indonesia. Perkara jenis ini tentu mengakibatkan berlarut-larut penyelesaiannya. "Ini melanggar asas Litis fineri oportet. Yang artinya setiap perkara harus  ada akhirnya,"jelas Kang DF, panggilan akrabnya. 

Lantas apa solusinya? Didik mengusulkan agar terhadap perkara-perkara mangkrak itu bisa dituntaskan, kalau Jaksa diberi kewenangan mengajukan PK. Konsep yang ditawarkan mantan Wakajati Bali adalah pengajuan PK demi kepentingan hukum. Kewenangan itu harus masuk dalam revisi KUHAP. 

Bahkan sebelum ada revisi KUHAP, kata Didik, dia mengusulkan agar ada langkah hukum progresif yaitu agar Mahkamah Agung menerima dan memutus PK yang diajukan Jaksa. Asal tidak terkait pemidanaan. 

"Ini sesuai asas contra legem, hakim bisa mengesampingkan aturan sebagaimana dulu pernah dilakukan Mahkamah Agung menerima kasasi putusan bebas kasus Natalegawa tahun 1983. Padahal jelas pasal 244 KUHAP jaksa dilarang kasasi untuk perkara bebas," saran Didik. 

Lalu apakah perkara-perkara itu memenuhi syarat untuk diajukan PK? Didik menyebut salah satu syarat bisa diajukan PK sesuai pasal 263 ayat 2, bersifat alternatif selain novum adalah bila ada kekhilafan Hakim. " Jelas putusan-putusan yang tidak dapat dilaksanakan itu karena kekhilafan Hakim," tandasnya dihadapan 10 dosen penyanggah yang hampir semuanya adalah guru besar fakultas hukum unair. nbd

Tag :

Berita Terbaru

PMI Kota Mojokerto Buka Kunjungan Edukasi untuk Siswa TK dan SD

PMI Kota Mojokerto Buka Kunjungan Edukasi untuk Siswa TK dan SD

Selasa, 17 Nov 2026 11:32 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto memiliki program baru berupa kunjungan edukasi bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini…

Uang Izin Mengalir ke Pimpinan, Eks Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

Uang Izin Mengalir ke Pimpinan, Eks Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

Selasa, 17 Nov 2026 11:23 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pengusutan dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral…

Rapat Paripurna Persetujuan Raperda di DPRD Lamongan Diwarnai Aksi Penurunan Foto Gibran

Rapat Paripurna Persetujuan Raperda di DPRD Lamongan Diwarnai Aksi Penurunan Foto Gibran

Selasa, 17 Nov 2026 11:20 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Rapat paripurna DPRD Lamongan diwarnai aksi penurunan foto mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, setelah disepakati 43…

Kota Mojokerto Raih Nilai Tertinggi se-Jatim dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting 2026

Kota Mojokerto Raih Nilai Tertinggi se-Jatim dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting 2026

Selasa, 17 Nov 2026 10:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Kota Mojokerto meraih nilai tertinggi di antara pemerintah kota/kabupaten se-Jawa Timur dalam Penilaian Kinerja Pencegahan dan P…

Masa Reses, Aufa Zhafiri Kawal Pencairan TPG Guru di Malang Raya

Masa Reses, Aufa Zhafiri Kawal Pencairan TPG Guru di Malang Raya

Selasa, 17 Nov 2026 09:45 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM-MALANG — Anggota DPRD Jawa Timur, Aufa Zhafiri, berkomitmen memperjuangkan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi para pendidik di w…

Ketua Komisi A Ajak Warga Tak Diam Hadapi Banjir Sidoarjo: Rekam, Viralkan

Ketua Komisi A Ajak Warga Tak Diam Hadapi Banjir Sidoarjo: Rekam, Viralkan

Selasa, 17 Nov 2026 09:40 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM - Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengajak warga tidak tinggal diam menghadapi persoalan banjir yang terus berulang di…