Tren PKPU Naik, Gelembungkan Utang

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Airlangga Hartarto.
Airlangga Hartarto.

i

Modus Pailit Perusahaan sehat

 

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah sedang mengkaji moratorium penundaan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan untuk mencegah moral hazard bagi perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Sutrisno Iwantono mendukung rencana pemerintah.

"Ada banyak info yang masuk ke saya perusahaan sehat di PKPU-kan. Perusahaan sehat malah dipailitkan. Ini sangat berbahaya apabila ada moral hazard seperti itu. Ada penggelembungan utang yang berindikasi pidana. Saya rasa pemerintah perlu lebih memberi perhatian soal ini karena berakibat negatif pada investasi karena keraguan tentang kepastian hukum di Indonesia," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Senin (6/9/2021).

 

Tidak harus Pailit

Iwantono mengungkapkan pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun membuat kinerja banyak perusahaan terganggu hingga mengakibatkan kesulitan ekonomi. Namun, bukan berarti solusinya adalah harus pailit.

Ia menggarisbawahi tujuan PKPU sebenarnya tidak buruk karena dimaksudkan untuk mencari win-win solution di antara para pihak kreditur maupun debitor. Tetapi, terdapat keluhan-keluhan di lapangan terjadi penyalahgunaan yang banyak mengandung moral hazard, termasuk penggelembungan utang, upaya-upaya memperoleh aset-aset secara paksa, dan kepentingan ekonomi lain.

"Minggu lalu Apindo mendapat laporan mengenai praktek yang negatif tersebut. Kita sangat khawatir jika perusahaan sehat malah dihancurkan oleh cara-cara PKPU yang tidak sehat," jelasnya.

 

Tren PKPU Terus Naik

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dari 5 pengadilan niaga (PN) sebagai sample, yakni PN Jakarta Pusat, PN Medan Kota, PN Semarang, PN Surabaya dan PN Makassar, tren PKPU dari kuartal ke kuartal sejak tahun 2021 terus naik.

Misalnya di PN Jakpus permohonan PKPU tahun 2019 hanya 282 kasus, kemudian meningkat menjadi 332 kasus pada 2021. Begitupun dengan jumlah kepailitan, di PN Medan jumlahnya meningkat dari 2019 sebanyak delapan kasus menjadi sembilan kasus. Namun, jumlah di tahun 2021 berpotensi bertambah karena terhitung hanya sampai Agustus 2021.

"Banyak yang harus di-review dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan ini. Misalnya tidak berlakunya asas Ne Bis in Idem, perkara yang sama dapat digugat berkali-kali; tidak berlakunya asas Pacta Sunt Servanda, bahkan perkara yang sedang berlangsung di pengadilan dikesampingkan oleh gugatan kepailitan, jangka waktu yang terlalu singkat, tidak adanya tes insolvensi, dan lain-lain," kata Iwantono.

"Karena itulah kita mendesak kepada pemerintah agar revisi segera dilakukan. Sambil menunggu revisi kita juga mengusulkan dilakukan moratorium agar tidak terjadi banyak korban kepailitan yang seharusnya bisa dihindarkan," lanjutnya. n erc, 02, jk

Berita Terbaru

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui Kantor Cabang Jember mendukung pengembangan usaha kerajinan kuningan milik…

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Niat membantu seorang kepala desa mencarikan pinjaman uang justru membuat Suparno, warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Ma…

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

SurabayaPagi, Mojokerto - PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menegaskan komitmennya dalam menjaga kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan serta melindungi aset…

Roadshow Menuju Puncak Perayaan 8th Anniversary, Luminor Hotel Sidoarjo Gelar Donor Darah

Roadshow Menuju Puncak Perayaan 8th Anniversary, Luminor Hotel Sidoarjo Gelar Donor Darah

Rabu, 18 Nov 2026 17:02 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 17:02 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Luminor Hotel Sidoarjo kembali menunjukkan kepedulian sosialnya bagi warga Kota Delta. Melalui rangkaian roadshow menuju puncak…

Antisiapsi Banjir, Sejumlah Saluran Irigasi di Lamongan Dinormalisasi

Antisiapsi Banjir, Sejumlah Saluran Irigasi di Lamongan Dinormalisasi

Rabu, 18 Nov 2026 17:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 17:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Berbagai upaya tengah dipersiapkan oleh Pemkab Lamongan untuk mengantisipasi potensi banjir, sekaligus menjaga ketersediaan air…

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Ada kabar baik bagi warga Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto memberikan program bebas denda pajak daerah hingga 31…