ARAH perjalanan bangsa Indonesia hingga kini kian tidak menentu. Rezim pemerintahan yang dikomandoi Presiden Joko Widodo dirasakan justru dipenuhi dengan praktik korupsi hingga menguatnya oligarki.
Ini pandangan Jurubicara Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) 2012-2014, Wenry A. Putra dalam menanggapi dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.
"Arah bangsa diperparah dengan menguatnya oligarki yang berdampak pada semakin suburnya praktik korupsi. Apalagi terdapat indikasi bahwa oligarki telah menguasai dan mengatur jalannya pemerintahan Jokowi-Maruf," kata Wenry A. Putra dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/10).
DPR Tumpul Awasi Pemerintahan
Parahnya, saat ini lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) seakan tumpul mengawasi jalannya pemerintahan. DPR RI yang dipenuhi oleh pendukung Jokowi membuat lembaga wdah suara rakyat menjadi disfungsional.
Melihat lemahnya DPR RI, maka ia menyerukan agar para mahasiswa bergerak untuk turut membenahi arah bangsa menjadi lebih baik.
"Saya menyerukan pelajar, mahasiswa, dan pemuda berani bersuara menyadarkan masyarakat akan kejinya oligarki beserta antek-anteknya yang berupaya menghancurkan tatanan sosial, politik, ekonomi, dan budaya bangsa menguasai bumi nusantara," tandasnya.
Jokowi Kecewakan Pendukungnya
Yuki Fukuoka dan Luky Djani, pada artikel yang diterbitkan dalam South East Asia Research tahun 2016 berjudul Revisiting the Rise of Jokowi: The Triumph of Reformasi or An Oligarchic Adaptation of Postclientelist Initiatives?, menganggap sejak awal Jokowi sudah bukan lagi sosok yang ia citrakan ke publik selama kampanye yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas partai.
“Hanya beberapa bulan menjalankan pemerintahan, presiden baru Indonesia, Jokowi, mulai mengecewakan pendukungnya yang berharap dia bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Berkebalikan dengan janji kampanye tentang pemerintahan yang ‘bersih’ dan ‘profesional’ tanpa tukar guling, Jokowi memberikan posisi strategis kepada kepentingan oligarki dan mengindikasikan keputusannya justru dilandasi oleh partai pendukungnya," tulis Djani dan Fukuoka di bagian paling awal artikel mereka.
Yuki Fukuoka dan Luky Djani berargumen bahwa setelah Orde Baru tumbang, kelompok masyarakat tercerai-berai tidak beraturan. Akibatnya, pemegang kekuasaan masih tidak bisa jauh-jauh dari oligarki rezim terdahulu.
Waspadai Praktik klientelistik
Bedanya, dengan kemunculan kelompok buruh dan aktivis, elite politik di era pasca-Orde Baru turut mempertimbangkan kepentingan masyarakat kelas menengah ke bawah. Bagaimanapun suara mereka diperlukan untuk memenangkan pemilu. Mereka juga berani menyuarakan tuntutan yang lebih banyak dibanding masa sebelumnya sehingga praktik klientelistik ala Orba menemui tantangan berat.
Para elite politik tidak lagi mengandalkan patronase demi memenangkan kontestasi pemilu. Mereka mulai mendukung tokoh yang punya narasi peduli pada rakyat miskin dan berani memaparkan program-program populis. Tokoh seperti ini lazimnya muncul di periode demokratis setelah tumbangnya otoritarianisme yang melanggengkan praktik klientelistik.
Fukuoka dan Djani berpendapat, “ketika mobilisasi klientelistik menjadi kurang efektif, elite oligarki mulai selektif merangkul populisme dalam usaha mempertahankan cengkeraman pada struktur kekuasaan negara." Dalam hal ini, pemimpin yang merakyat dan muncul dari luar tatanan Orde Baru menjadi sarana bagus untuk melakukan kooptasi.
Jokowi Produk Oligarki
Sementara Jeffrey A. Winters, Direktur Buffet Institute of Global Affairs, dalam riset berjudul "Oligarchy and Democracy in Indonesia" (2013), menilai Jokowi adalah produk oligarki.
"Kemenangan luar biasa populer Jokowi atas gubernur petahana terjadi berkat dukungan dari kalangan mahasiswa hingga asosiasi ibu rumah tangga yang mendoronganya menuju kemenangan. Namun, bagian penting kisah demokratis ini dimungkinkan oleh gerakan oligarki di mana kekuasaan kaum berduit menempatkan Jokowi di hadapan para pemilih. Meski dia mendapat dukungan akar rumput, dia bertarung dalam pemilihan gubernur bukan karena inisiatif atau gerakan politik akar rumput," kata Winters.
Jokowi berhasil menang karena partai politik dan kaum elite memutuskan untuk mengusungnya. Karena itulah hingga dia menjadi presiden dua periode seperti sekarang, dia tidak bisa melawan kepentingan elite dan partai politik.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menyebut oligarki seperti ini hanya menguntungkan kelompok lingkaran penguasa. Para regulator di sekitar kekuasaan adalah pelaku usaha yang, tentu saja, membuat peraturan hanya untuk menguntungkan kelompok elitenya, bukan dari masyarakat kecil dan menengah seperti yang selama ini disorot terhadap pencitaan Jokowi.
Editor : Moch Ilham
