Jaksa Diperintahkan untuk Kurangi Kelebihan Rumah Tahanan, Tersangka Penyalahgunaan Narkotika Jangan Dipenjara

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Susasana dalam Rutan Medaeng yang terlalu padat dan tak mampu lagi menampung tahanan, beberapa waktu lalu.
Susasana dalam Rutan Medaeng yang terlalu padat dan tak mampu lagi menampung tahanan, beberapa waktu lalu.

i

Perintah Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepada Semua Jaksa Penuntut Umum Untuk Optimalisasi Penyelesaian penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dengan rehabilitasi

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Semua Jaksa diperintahkan mengoptimalisasi penyelesaian penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dengan rehabilitasi.

Perintah itu keluar dari Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin melalui Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang berlaku sejak tanggal 1 November 2021. Pedoman tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi ini didasarkan dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Pedoman ini bagian dari Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

“Tujuan ditetapkannya pedoman ini agar menjadi acuan bagi penuntut umum guna optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi,” Tegas Burhanuddin melalui keterangan tertulis pada Senin, (8/11/ 2021).

 

Lebihi Kapasitas LP

"Memperhatikan sistem peradilan pidana yang saat ini cenderung punitif, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (overcrowding) . Selain sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika," tambah Burhanuddin.

Jaka Agung menilai, isu overcrowding telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis. Khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jaksa, kata Burhanuddin, selaku pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan.

"Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat victimless crime," ucap Burhanuddin.

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 ini terdiri dari sembilan Bab, dengan ruang lingkup meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa.

 

Pelaku sekaligus Korban

Rehabilitasi merupakan bagian dari implementasi lahirnya UU Narkotika yang baru. Sebelum ada undang-undang Narkotika, tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna atau penyalahguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.

Dengan lahirnya UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) dapat memberikan peluang bagi penyalahguna narkotika untuk di rehabilitasi. Dimana penyalahguna narkotika yang sudah cukup umur dan ingin di rehabiltasi dapat melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit maupun lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan. Untuk penyalahguna atau pecandu narkotika yang belum cukup umur, maka yang melaporkan adalah orang tua atau wali, sebagaimana amanah Pasal 55 UU Narkotika.

Rehabilitasi ini hanya berlaku hanya bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam hal ini "pemakai/pengkonsumsi" . Mereka dipandang merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Kewajiban rehabilitasi sejatinya telah dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), dalam Pasal 54 yang dinyatakan bahwa:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 103 ayat (10) huruf a dan b  UU Narkotika, yang menyatakan bahwa:

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Pengertian dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial telah diuraikan dalam UU Narkotika. Pasal 1 Angka 16 menjelaskan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalahguna narkotika dari ketergantungan narkotika. n jk, 07,er

Berita Terbaru

Jerry Christy Yakin Kepemimpinan Ade Jona di BPP HIPMI Sangat Solid

Jerry Christy Yakin Kepemimpinan Ade Jona di BPP HIPMI Sangat Solid

Jumat, 20 Nov 2026 19:02 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 19:02 WIB

SURABAYA PAGI, Jakarta-Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menggelar pelantikan kepengurusan masa bakti 2026-2029 di Assembly…

Pramuka Saka POM MAN 2 Kota Bima Edukasi Obat dan Makanan Aman di Festival Literasi

Pramuka Saka POM MAN 2 Kota Bima Edukasi Obat dan Makanan Aman di Festival Literasi

Jumat, 20 Nov 2026 16:36 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 16:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bima - Semangat mengabdi dan berbagi pengetahuan ditunjukkan anggota Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM) MAN 2 Kota…

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok warung makanan dan minuman terbongkar di Kecamatan Driyorejo, K…

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Ketidakhadiran PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dalam audiensi atau rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Gresik, Kamis (…

Effect Positif Pemberantasan Rokok Ilegal, Cerutu Jember Tembus di 45 Negara

Effect Positif Pemberantasan Rokok Ilegal, Cerutu Jember Tembus di 45 Negara

Jumat, 20 Nov 2026 12:44 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Keberhasilan industri cerutu Jember menembus pasar ekspor di hampir 45 negara dinilai harus diimbangi dengan perlindungan terhadap…

Bea Cukai Jember Limpahkan Dua Tersangka Rokok Ilegal, 487 Ribu Batang Disita

Bea Cukai Jember Limpahkan Dua Tersangka Rokok Ilegal, 487 Ribu Batang Disita

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Jember masih menjadi perhatian serius. Terbaru, Bea Cukai Jember melimpahkan dua…