4 Menteri Jokowi Dalam Pusaran Reshuffle Kabinet

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kemungkinan besar akan terjadi. Kali ini, Jokowi secara terbuka menyampaikan niatnya untuk reshuffle atau perombakan kabinet.

Perlu diketahui, selama ini isu reshuffle kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin telah berhembus. Isu yang beredar, reshuffle ini untuk memasukkan perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam kabinet.

Pernyataan soal reshuffle atau perombakan kabinet disampaikan Jokowi ke sejumlah menteri yang hadir dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022). 

Ini bermula ketika dia mengungkapkan kekesalannya karena banyak kementerian yang masih memakai produk impor untuk mendukung kegiatan operasional mereka.

Ia pun mewanti-wanti agar para menterinya tak lagi melakukan impor. Jokowi mengingatkan bahwa dia punya kewenangan mengganti menteri yang kinerjanya tak baik. 

"Kementerian sama saja (banyak yang menggunakan produk impor), tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah heeeh saya itu, kayak gini nggak bisa jalan," kata Jokowi geram.

Setidaknya ada 4 nama menteri yang disinggung langsung oleh Jokowi dalam acara tersebut. Keempat menteri ini adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Makarim.

Menurut Jokowi, instansi yang dipimpin oleh keempat menteri ini banyak menggunakan produk impor yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. Misalnya, terkait bidang kesehatan, banyak alat kesehatan dan tempat tidur untuk rumah sakit yang masih impor. Padahal, produk ini banyak diproduksi di Yogyakarta, Bekasi, hingga Tangerang.

Jokowi juga geram lantaran konsumsi produk dalam negeri dari kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu hanya Rp 2 triliun dari total anggaran belanja yang diberikan. Padahal tahun 2021, belanja pendidikan mencapai Rp550 triliun. 

Setelah ditelusuri, Jokowi menemukan bahwa laptop hingga bangku sekolah yang pengadaannya di bawah Kemendikbud ternyata juga impor. 

"Kita sudah bisa bikin semuanya itu. Sudahlah jangan diterus-teruskan," katanya.

Dari kementrian pertanian, Jokowi menemukan adanya kegiatan impor traktor. Padahal, menurutnya, traktor bukan barang teknologi canggih yang tidak bisa dibuat di dalam negeri.

"Jengkel saya. Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alsintan (alat dan mesin pertanian) impor. Ini enggak boleh, Pak Menteri. Enggak boleh," ucap Jokowi.

Tak hanya itu, di lingkungan kementerian, banyak yang tak membelanjakan produk-produk buatan negeri untuk kegiatan operasional. Padahal, anggaran sudah tersedia. 

"Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini? Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti nggak sih? Jangan-jangan kita nggak kerja detail sehingga nggak ngerti barang yang dibeli itu barang impor," ucapnya kesal. 

Jokowi juga menyinggung adanya direktur utama (dirut) perusahaan pelat merah yang masih banyak menggunakan produk impor. Dia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengganti para dirut tersebut.

Taka hanya itu, ia juga meminta Jaksa Agung untuk mengawasi para menterinya yang masih senang dengan aktivitas impor. Ia tidak ingin ada barang-barang impor yang dicap sebagai produk buatan dalam negeri. 

"Karena sering di markatplace ada yang namanya agregator, ngecap-ngecapin. Heeeh, jangan pikir kita nggak ngerti," ucap Jokowi kesal. (Sem)

Berita Terbaru

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

SURABAYA PAGI, Malang - BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan fitur antrean online pada Layanan Tanpa Kontak Fisik atau Lapak Asik mulai 1 April 2026 guna …

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Dugaan pencaplokan wilayah laut kembali mencuat di pesisir Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kawasan yang b…

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa T…