SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan– Nasib guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pasuruan terus menjadi catatan bagi Pemkab Pasuruan. Pemkab pun meminta agar pemerintah pusat menambah kuota PPPK untuk guru.
Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Pasuruan, Abdul Mudjib Imron dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (07/04)
Baca Juga: Pemkab Pasuruan Siap Support Pesta Rakyat Ski Lot
Dalam kesempatan itu, Gus Mudjib–sapaan akrab Abdul Mudjib Imron–membeberkan, kuota rekrutmen guru PPPK di Kabupaten Pasuruan belum sebanding dengan guru non PNS.
Kuota guru PPPK tahun ini, misalnya, berjumlah 2.276 orang, sementara mereka yang lolos sebanyak 1.229 orang. Artinya masih banyak yang tidak lolos.
Padahal, kata Gus Mudjib, di Kabupaten Pasuruan ada banyak guru-guru yang sudah berusia di atas 35 tahun atau sudah mengabdi sekian lama namun tidak masuk sertifikasi.
“Kami berharap pemerintah pusat membuka rekrutmen PPPK untuk Kabupaten Pasuruan sebanyak-banyaknya. Kalau kuota setiap tahun ditambah, kami berterima kasih sekali,” kata Gus Mudjib.
Baca Juga: Pemkab Pasuruan Anggarkan Rp 24 Miliar
Selain itu, pengasuh Ponpes Al Yasini itu juga mengungkapkan permasalahan guru PAUD di Kabupaten Pasuruan. Menurutnya, ada banyak guru PAUD di Kabupaten Pasuruan yang hanya lulusan SMA, bahkan SMP.
Ia berharap pemerintah pusat bisa mengalokasikan anggaran atau semacam beasiswa untuk para guru PAUD di Kabupaten Pasuruan agar bisa melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang strata satu.
“Sebab mereka punya peran penting dalam membentuk karakter anak sejak dini,” imbuh Gus Mudjib.
Baca Juga: Pemkab Pasuruan Beri Toleransi ASN yang Mudik Luar Daerah
Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng mengapresiasi semua usulan yang disampaikan Gus Mudjib. Semua yang diusulkan Gus Mudjib, oleh dewan, akan direkomendasikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Terima kasih atas usulan, Pak Wakil Bupati Pasuruan. Semua usulan bapak akan kami jadikan catatan utama untuk kami rekomendasikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Agustina. ris
Editor : Moch Ilham
