SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Pertanian terus mendorong petani untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pasalnya, menurut, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, KUR ibarat oase di tengah semakin minimnya anggaran pemerintah untuk membantu pelaku usaha termasuk usaha tani.
"Pinjaman modal yang pemerintah subsidi ini menjadi salah satu solusi untuk menggerakkan sektor pertanian. Jika melihat perkembangan penyaluran KUR dari tahun ke tahun menujukkan peningkatan cukup siginifikan," kata Syahrul dalam Webinar KUR: Solusi Permodalan di Tengah Krisis Pangan Global, Rabu, (19/10/2022).
Baca Juga: Tekan Kebijakan Impor: Mentan Siapkan Bantuan Benih, Pupuk hingga Alsintan ke Para Petani
Syahrul mengatakan KUR menjadi solusi permodalan bagi petani untuk bisa terus berproduksi dan meningkatkan produktivitas tanaman di tengah krisis pangan global.
"Untuk menggenjot realisasi KUR, pemerintah kini memberikan berbagai kemudahan dan keringan pinjaman," ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menjelaskan, ada lima poin untuk menghadapi ancaman global.
"Pertama peningkatan ketersediaan pangan, yang kedua disertifikasi pangan, ketiga lumbung pangan, ke-empat pertanian modern atau smart farming, dan kelima peningkatan ekspor," tutur Ali.
Menurutnya, lima poin itu adalah program dari Kementerian Pertanian yang sudah eksisting diprogram pertanian. Sedangkan untuk menghadapi krisis pangan global, Ali menilai perlu strategi baru.
Baca Juga: Kementan Bakal Optimalkan 20% Pemanfaatan Rawa untuk Produksi Beras Nasional
"Paling tidak tiga strategi baru yang selalu disampaikan oleh Pak Menteri itu adalah yang pertama juga meningkatkan produksi dan penurunan impor, kemudian subtitusi impor. Tentu komunikasi kita untuk mengsubtitusi impor yang akan meningkatkan ekspor," ucapnya.
"Poin itu dalam hal ini secara terkait dengan pembiayaan atau anggaran kita untuk pertanian kita tidak lagi bertumpu kepada APBN. Pada era pandemi ada relaksasi terhadap pola pembiayaan khususnya penggunaan KUR," imbuhnya.
Sedangkan Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), Indah Megahwati mengatakan, guna menghadapi krisis pangan global dan pemulihan ekonomi nasional di tengah keterbatasan APBN negara, pembiayaan sektor pertanian diarahkan melalui mekanisme pembiayaan lain, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Indah memberi contoh kerja sama perbankan yang dilakukan adalah KUR Taksi Alsintan yang diinisiasi oleh Himbara dan perbankan lain. Menurutnya, program ini merupakan model pengelolaan tata kelola usaha jasa alsintan dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan alsintan melalui skema kredit perbankan.
Baca Juga: Awal 2024 Alokasi Jatah Pupuk Subsidi Menyusut, Para Petani Ketar-ketir
"Kementan dan Himbara dan perbankan lain sepakat dalam hal pemberdayaan kelembagaan petani melalui penguatan permodalan, relaksasi pembiayaan, dan pendampingan. Kolaborasi melalui integrasi data mitra atau binaan guna mempermudah aplikasi permohonan KUR," tandasnya.
Skema kerja sama dalam pola pembiayaan dapat diproses menggunakan KUR dengan maksimum kredit sampai dengan Rp500 juta, bunga 6% per tahun dengan tambahan subsidi bunga 3% yang berlaku hingga 31 Desember 2022.
"Program ini memfasilitasi petani yang ingin membeli alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan cara mencicil (kredit). Tentunya, petani harus menjadikan alsintannya lahan usaha berupa penyewaan," pungkasnya. jk
Editor : Redaksi
