SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) diisukan telah menurunkan jatah pupuk subsidi untuk para petani di awal tahun 2024. Pasalnya, penurunan ini tentunya sangat berimbas ke para petani. Khususnya, dalam menurunkan produksi tanaman padi.
"Ya sangat berimbas, di satu sisi juga berpengaruh ke penurunan jumlah produksi dan satu sisi menghambat produktivitas tanaman padi. Karena salah satu yang terpenting itu kan NPK sama SP36 yang dibutuhkan petani untuk tanaman padi itu bisa berproduksi dan menghasilkan beras," ujar Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia, Nuruddin, Minggu (28/01/2024).
Diketahui, menurunnya jatah pupuk subsidi petani karena harga produksi yang melonjak. Sehingga, alokasi anggaran sebesar Rp 26,6 triliun ternyata hanya mampu menghasilkan 4,7 juta ton pupuk subsidi jenis urea dan NPK.
Nuruddin mengakui, jika penurunan ini terjadi karena kemampuan APBN yang menurun dan distribusi logistik bahan baku pupuk terhambat khususnya dari Eropa Timur, Rusia dan Ukraina akibat perang.
Sehingga, Nuruddin menilai penurunan pupuk subsidi menjadi hal yang penting bagi petani dan perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurunnya produksi padi, bisa berimbas naiknya inflasi mengingat beras salah satu penyumbang inflasi.
"Sehingga faktor pupuk ini juga menjadi salah satu faktor yang memicu adanya inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan itu linier dengan penurunan jumlah pupuk bersubsidi dari kemampuan negara mengalokasikan," katanya.
Sebagai contohnya, catatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Karawang, jatah pupuk bersubsidi untuk petani di wilayah Karawang padat tahun ini berkurang drastis hingga 50 persen jika dibanding 2023.
"Kekhawatiran sulit atau kurang dalam menggunakan pupuk subsidi memang ada di kalangan petani. Saya saja harus menyiapkan stok pupuk nonsubsidi untuk antisipasi jika nanti terjadi keterlambatan pendistribusian pupuk subsidi yang kuotanya berkurang," kata Ketua KTNA Karawang, Dadan Sugardan.
Atas kebijakan pengurangan kuota pupuk tersebut, ia menyarankan agar pemerintah tetap mengalokasikan pupuk subsidi seperti tahun 2023. Selain itu juga diharapkan ada fleksibilitas dalam penyaluran pupuk jika ada penambahan kuota.
"Jadi kalau memang ada penambahan kuota, tidak harus menunggu musim tanam berikutnya penyalurannya," kata dia.
Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan menambah pupuk subsidi pada kuartal II-2024. Ia meminta petani tak perlu khawatir kehabisan pupuk dan tetap aktif menanam.
"Pupuk musim tanam ke satu ini cukup, petani jangan khawatir untuk menanam," ujarnya.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil menjelaskan sebetulnya tidak ada pengurangan jatah pupuk subsidi. Hanya saja jumlahnya memang sedikit berkurang menyesuaikan kenaikan harga dengan anggaran yang tetap.
Menurut Ali, alokasi subsidi pupuk pada awal tahun ditetapkan sebesar Rp26,2 triliun. Dengan harga saat ini, maka hanya bisa memenuhi 4,7 juta ton pupuk saja yang terdiri dari jenis urea dan NPK.
Di mana pupuk tersebut hanya bisa untuk 14 juta NIK petani yang terdaftar di sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani).
"Dengan terjadinya kenaikan harga produksi bahan dasar pupuk, kami tidak dapat menaikkan HET. Oleh karena itu, volume produksi disesuaikan untuk menjaga keseimbangan," jelasnya. jk-02/dsy
Editor : Desy Ayu
