Pemprov Jatim Klaim Kewajiban LHKPN Pejabat Tuntas 100 Persen

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni

i

SURABAYA PAGI, Surabaya - Lama tak terdengar kabarnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengklaim telah melakukan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2022 mencapai 100 persen. Padahal, pada 21 Maret 2022 lalu, efektivitas dan prosentase wajib lapor LHKPN yang masih kurang dari 80�ri jumlah keseluruhan wajib lapor LHKPN Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Prosentase kepatuhan LHKPN Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang masih rendah tersebut, tambahnya akan berpengaruh pada progres Monitoring Capaian Progress (MCP) Korsupgah KPK terhadap Indeks Penilaian SDM Pemerintah Provinsi Jawa Timur, oleh karena itu kami berupaya terus untuk mengingatkan teman-teman untuk segera laporan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni saat diwawancara wartwan tak lama ini.

Yuyun, sapaan Indah Wahyuni memaparkan, sebagai bentuk transparansi penyelenggara negara maka LHKPN adalah bagian dari awal sejauh mana integritas penyelenggara negara sebagai pejabat publik. Konstruksi dalam aturan perundang undangan mewajibkan seluruh penyelenggara negara mengisi LHKPN untuk melihat apakah penyelenggara negara patuh terhadap peraturan prundang undangan yaitu dengan cara mengisi LHKPN.

Dia memandang kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Pemprov Jatim sebanding dengan raihan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana Jawa Timur telah meraih WTP sebanyak sebelas kali berturut-turut.

“LHKPN juga dikonstruksikan untuk melaporkan harta kita, harta sebelum, pada saat, dan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara. Konstruksi LHKPN dibangun bahwa pejabat publik siap untuk diawasi oleh masyarakat dengan LHKPN yang sifatnya terbuka,” jelasnya.

Masih menurut Yuyun, pelaporan LHKPN untuk pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, terdata hingga Oktober 2022 telah mencapai 100 persen. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan pejabat Pemprov Jatim dalam upaya untuk mencapai zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi berbasis melayani,” tegas mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim ini.

Yuyun menambahkan, pelaporan LHKPN dilakukan maksimal tiga bulan setelah pengangkatan dalam jabatan, perubahan jabatan, dan pensiun. Selain itu, dilaporkan secara periodik setiap awal tahun paling lambat pada bulan Maret.

Sanksi bagi yang tidak melaporkan, berupa peringatan, pemotongan tunjangan, sampai dengan penurunan pangkat sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2020.

Adapun wajib LHKPN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa. (arf)

Tag :

Berita Terbaru

Tingkatkan Keselamatan Pengguna Jalan, Dishub Tulungagung Usulkan 3 Pos JPL

Tingkatkan Keselamatan Pengguna Jalan, Dishub Tulungagung Usulkan 3 Pos JPL

Selasa, 17 Nov 2026 12:37 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, telah mengusulkan pembangunan…

PMI Kota Mojokerto Buka Kunjungan Edukasi untuk Siswa TK dan SD

PMI Kota Mojokerto Buka Kunjungan Edukasi untuk Siswa TK dan SD

Selasa, 17 Nov 2026 11:32 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto memiliki program baru berupa kunjungan edukasi bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini…

Uang Izin Mengalir ke Pimpinan, Eks Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

Uang Izin Mengalir ke Pimpinan, Eks Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

Selasa, 17 Nov 2026 11:23 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pengusutan dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral…

Rapat Paripurna Persetujuan Raperda di DPRD Lamongan Diwarnai Aksi Penurunan Foto Gibran

Rapat Paripurna Persetujuan Raperda di DPRD Lamongan Diwarnai Aksi Penurunan Foto Gibran

Selasa, 17 Nov 2026 11:20 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Rapat paripurna DPRD Lamongan diwarnai aksi penurunan foto mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, setelah disepakati 43…

Kota Mojokerto Raih Nilai Tertinggi se-Jatim dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting 2026

Kota Mojokerto Raih Nilai Tertinggi se-Jatim dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting 2026

Selasa, 17 Nov 2026 10:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Kota Mojokerto meraih nilai tertinggi di antara pemerintah kota/kabupaten se-Jawa Timur dalam Penilaian Kinerja Pencegahan dan P…

Masa Reses, Aufa Zhafiri Kawal Pencairan TPG Guru di Malang Raya

Masa Reses, Aufa Zhafiri Kawal Pencairan TPG Guru di Malang Raya

Selasa, 17 Nov 2026 09:45 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM-MALANG — Anggota DPRD Jawa Timur, Aufa Zhafiri, berkomitmen memperjuangkan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi para pendidik di w…