SURABAYAPAGI.COM, Solo - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk lebih berani melakukan ekspor barang hasil produksinya. Pasalnya, Sejauh ini kontribusi UMKM untuk ekspor dinilai masih terlalu kecil.
Padahal, kontribusi UMKM ke produk domestik bruto (PDB) mencapai 60 persen, dan mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia.
Baca Juga: Geliat Industri Alas Kaki di Mojokerto Jadi Pendongkrak Ekonomi Warga
“97 persen untuk hal yang terkait dengan lapangan kerja itu di UMKM. PDB (produk domestik bruto) mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 60 persen. Ekspornya masih terlalu kecil, hanya sekitar 14 persen,” kata Aria di sela-sela sosialisasi kemitraan UMKM BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang digelar di Kota Solo, Sabtu (26/11/2022).
Maka dari itu, pihaknya berharap ada peningkatan ekspor bagi pelaku UMKM. Hanya saja, menurutnya, UMKM tidak bisa berjalan sendiri dan harus diberikan dukungan, di antaranya akses untuk mereka masuk ke ekspor. Seperti permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pasar.
Baca Juga: Targetkan 170 UMKM Naik Kelas, Dinkop-UKM Blitar Gelontorkan Rp 1,2 M
Salah satu BUMN yang telah menjembatani adalah BNI Xpora. Oleh sebab itu, pihaknya berupaya mempertemukan UMKM produsen yang memiliki kualitas ekspor dengan BNI Xpora. Sehingga diharapkan para pelaku UMKM bisa memanfaatkan kemudahan tersebut.
"Para pelaku UMKM kita dorong untuk memanfaatkan proses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS)," ujarnya.
Baca Juga: Tingkatkan Ekosistem Halal, DPMD Jatim Tonjolkan UMKM Lokal Lewat Program Kampoeng Kreasi
Menurut Bima, salah satu ketakutan yang dirasakan UMKM adalah mengenai pajak. Kekhawatiran dicairkan bahwa mengenai pajak, pemerintah akan berlaku adil, yakni masalah penerimaan negara dari UMKM akan diukur dengan cara yang tidak memberatkan, apalagi mematikan kemampuan dalam berproduksi.
“Perlu ada literasi dan penjelasan kepada pelaku UMKM yang seolah-olah OSS itu memberikan ketakutan dalam urusan pajak. Padahal fasilitasi tentang OSS dari binaan permodalan sampai insentif demikian besar,” pungkasnya. sl
Editor : Redaksi
