SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Kabar yang tak pantas disuarakan oleh Kacabdin Sumenep, melalui Media online itu tidak seharusnya dimediakan. Apalagi di dalam penulisan berita tersebut, ada kutipan langsung dari pernyataan Kacabdin Sumenep. Perihal Gratis Uang SPP itu hanya janji politik Gubernur saja.
Pengacara Posbakum Jawa Timur, Faruk Abdillah, berbicara lantang, agar Gubernur Jawa Timur, bersikap tegas, meminta pertanggungjawaban dari pernyataan Kacabdin Sumenep, disidak kebenaran faktanya.
Dan bila terbukti, maka yang bersangkutan agar diturunkan jabatannya dan diganti dengan orang baru. Karena dinilai sudah tak menghargai pimpinan diatasnya.
Menurutnya, sebagai media, memiliki kuasa hukum dan penasehat yang bisa dipertanggungjawabkan dalam setiap pemberitaan, bukan asal.
"Dalam media, pernyataan Kacabdin Sumenep, Syamsul Ariefin itu jelas dikatakan langsung, dan dijelaskan, lalu apa yang diragukan," katanya kepada Surabaya Pagi.
Kemudian, kata dia, dalam pemberitaan selanjutnya seolah-olah ada klarifikasi pembenaran, bahwa pernyataan itu diucapkan oleh seorang komite yang kebetulan pada waktu itu ada di ruang kerjanya saat wartawan mewawancarai.
"Dalam pemberitaan tersebut, kacabdin seolah-olah tidak memberikan pernyataan langsung, namun hal tersebut disampaikan oleh seorang komite," terangnya.
“Nah ilustrasi semacam ini memburamkan persoalan, namun percaya kepada berita awal bahwa pewarta menggunakan kalimat langsung yang dikatakan oleh Kacabdin Sumenep Syamsul Ariefin,” ungkap Wartawan senior yang saat ini tinggal di Surabaya.
"Sebenarnya saya tidak memiliki kepentingan, hanya saja meluruskan kebijakan gubernur yang tujuannya ingin membantu masyarakat miskin dalam pendidikan, malah ditunggangi oleh oknum yang tak bertanggung jawab," imbuhnya.
Jika Kacabdin Sumenep, hendak melakukan klarifikasi pembenaran carilah media pembanding, baik cetak atau online dan media elektronik, lainnya.
"Silahkan, Kacabdin Sumenep, melakukan pembelaan terhadap pernyataan yang terlontar di media, namun pada akhirnya akan tumbang juga, kenapa, karena menutupi kesalahan dengan kebenaran," jelasnya.
Faruk meminta Gubernur Jawa Timur untuk segera bertindak agar kebijakannya tidak dikotori oleh yang tidak bertanggung jawab.
Sementara, Kepala Cabang Dinas Pendidikan SMA/SMK (Kacabdin) Kab. Sumenep, Syamsul Ariefin kepada reporter Surabaya pagi mengatakan lewat WhatsApp pribadinya,
"Semua pertanyaan di atas sudah saya klarifikasi dan tidak ada masalah," pungkasnya. AR
Editor : Moch Ilham
