SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Ketua Indonesia Lanyalla Center (ILC) Kab Sumenep, RB Faisol Sadamih, S.Sos, M.Si menyebut bungkamnya Kadisdik Provinsi Jatim terkait statemen kontroversi kacabdin Sumenep terhadap kebijakan Gubernur Khofifah menjadi penyesatan publik bagi dunia pendidikan di Jatim.
"Jika kadisdik provinsi Jawa Timur, membiarkan isu "penumpang gelap" dalam nakhoda pendidikan di Jawa Timur, untuk apa sebuah kebijakan dan program kerja yang dicanangkan dalam lima tahun kepemimpinan Gubernur Jatim," ungkapnya kepada Surabaya pagi, kemarin.
Banyak publik menilai, bungkamnya Kadisdik Provinsi menjadi teka-teki kebijakan yang diselaraskan antara kebijakan kadisdik Jatim dengan kacabdin daerah, dalam hal ini Kacabdin Sumenep.
"Ini sebatas dugaan saja, jika kadisdik provinsi memilih diam, terus kacabdin Sumenep juga memilih bungkam dan tak mau diklarifikasi, lalu bagaimana dengan Gubernur Jawa Timur selaku pemberi kebijakan," tanyanya.
Jika begitu, banyaknya kebijakan Gubernur yang ditunggangi oleh Kadisdik Prov. dan Kacabdin daerah terkait Pungutan uang sumbangan belajar yakni SPP, padahal Gubernur sudah jelas menggratiskan biaya pendidikan sekolah untuk SMA/SMK se- Jatim.
"Kebijakan Gubernur hanya dianggap janji politik saja, itu sebuah tamparan dari daerah, dan itu disampaikan oleh orang penting dalam dunia pendidikan di Kab. Sumenep," terangnya.
Ironis memang, seharusnya gubernur mengambil langkah tegas dengan memutasi siapapun yang dianggap telah menodai kebijakannya sebagai Gubernur Jatim.
“Para aktivis di Kab. Sumenep, sudah mengeluarkan aspirasinya terkait pernyataan kacabdin Sumenep yang dianggap telah melukai dirinya sebagai orang nomor satu di Jawa Timur,” sambungnya.
Para aktivis di Kabupaten Sumenep mendesak agar Kacabdin Sumenep segera dimutasi.
Reporter Surabaya pagi Sumenep menghubungi nomor WhatsAppnya Kepala Disdik Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir.H. Wahid Wahyudi, MT, namun sampai berita ini ditulis belum mendapat tanggapan. Ar
Editor : Moch Ilham
