PPDI Kabupaten Pasuruan Minta Penyetaraan Masa Jabatan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
PPDI saat rapat dengan anggota DPRD kabupaten Pasuruan
PPDI saat rapat dengan anggota DPRD kabupaten Pasuruan

i

SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan – Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan kembali didatangi sejumlah masyarakat. Kali ini masyarakat yang tergabung dalam organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyuarakan aspirasinya.

Kurang lebih ada sebanyak 23 orang perwakilan PPDI yang menuntut dua poin. Salah satu pointnya yakni menginginkan masa jabatan para perangkat desa yang sampai umur 60 tahun disamakan dengan masa jabatan Kepala Desa (Kades), yakni selama 6 tahun.

“Kami di sini menolak usulan dari Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI). Mana mungkin Kepala Desa ganti perangkatnya ganti, sedangkan kami perangkat desa bukan jabatan politik, jadi kami administrasi yang ada di desa,” jelas Sonhaji, Ketua PPDI Kabupaten Pasuruan. Senin (26/12/2022).

Sonhaji juga menjelaskan bahwa usulan Apdesi sangat merugikan masyarakat. Hal ini dikarenakan sangat mengganggu program yang sudah ada dan bahkan sudah berjalan.

Selain itu, perwakilan PPDI meminta Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan bersurat ke DPR RI untuk mengevaluasi Permendagri No 67 tahun 2017. terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang mengevaluasi terkait adanya rekomendasi dari Camat.

Bagi Sonhaji, pemberhentian perangkat desa harus melalui SP1, SP2 dan SP3, dengan rekomendasi Camat dan Kepala Desa. Bukan murni 100 persen rekomendasi dari Kepala Desa.

“Kalau pemberhentian perangkat desa boleh dilakukan tanpa rekomendasi dari camat ini sampai terjadi, maka nanti dikhawatirkan setelah Pilkades akan banyak teman-teman perangkat desa yang mungkin Pilkades kurang sejalan dengan Kepala Desa akan diberhentikan,” ungkapnya.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto yang dikonfirmasi usai pertemuan dengan perwakilan PPDI, mengatakan jika fraksi-fraksi di Komisi 1 akan segera melayangkan surat ke DPR RI, perihal aspirasi yang disuarakan oleh PPDI.

“Terkait masa jabatan perangkat desa disamakan dengan Kepala Desa itu tidak relevan. Untuk yang lain-lain menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Kami di Komisi 1 akan segera bersurat ke DPR RI,” terang Sugiarto. ris

Berita Terbaru

2 Hektar Hutan Perhutani di Sampung Ponorogo Terbakar, Diduga Sengaja Dibakar OTB

2 Hektar Hutan Perhutani di Sampung Ponorogo Terbakar, Diduga Sengaja Dibakar OTB

Selasa, 21 Jul 2026 21:18 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 21:18 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Kebakaran hutan melanda kawasan perhutani di Petak 62 RPH Ngangsiran, BKPH Sampung, KPH Madiun, yang masuk dalam wilayah Kecamatan…

Sensus Ekonomi Ponorogo Capai 58,62 Persen, BPS Beber Faktor Penghambat 

Sensus Ekonomi Ponorogo Capai 58,62 Persen, BPS Beber Faktor Penghambat 

Selasa, 21 Jul 2026 21:10 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 21:10 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Ponorogo menunjukkan progres positif. Berdasarkan data Aplikasi FASIH Pendataan SE…

BEM Nusantara Jatim Kirim Karangan Bunga ke Kejati, Protes Penanganan Kasus Eks Jampidsus

BEM Nusantara Jatim Kirim Karangan Bunga ke Kejati, Protes Penanganan Kasus Eks Jampidsus

Selasa, 21 Jul 2026 20:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:06 WIB

‎ ‎SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – BEM Nusantara Jawa Timur mengirim karangan bunga ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Selasa (21/7/2026), sebagai aksi simb…

Persidangan Ungkap PT JPC Tidak Miliki Perjanjian Kontraktual Langsung Dengan Pemilik Lahan  ‎

Persidangan Ungkap PT JPC Tidak Miliki Perjanjian Kontraktual Langsung Dengan Pemilik Lahan ‎

Selasa, 21 Jul 2026 20:03 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:03 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang gugatan perdata sengketa pengelolaan lahan parkir yang melibatkan PT Jatim Parkir Center (JPC) kembali bergulir di Pen…

Kuasa Hukum Minta Sugiri Bebas Murni

Kuasa Hukum Minta Sugiri Bebas Murni

Selasa, 21 Jul 2026 16:31 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 16:31 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Tim Penasihat Hukum Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko angkat suara mengenai konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi P…

Bupati Gus Barra Salurkan Insentif bagi 1.661 Kepsek dan Guru PAUD

Bupati Gus Barra Salurkan Insentif bagi 1.661 Kepsek dan Guru PAUD

Selasa, 21 Jul 2026 15:41 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 15:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengucurkan bantuan insentif jasa pendidik tahun anggaran 2026 kepada 1.661 kepala sekolah dan…