SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - PDIP, tak kepincut ajakan delapan partai politk masing-masing Golkar, PPP, PAN, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan Gerindra. Delapan parpol ini menandatangani pernyataan sikap agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan judicial review (JR) dan tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka atau coblos caleg. PDIP tak ikut.
Delapan partai politik di parlemen ini menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan Minggu (8/1/2023). Pertemuan ini sebagai penegasan kalau 8 parpol itu menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) membuat candaan "kini adanya koalisi baru". Candaan itu dilontarkan sebelum pertemuan berlangsung.
Hal menarik para elite parpol tersebut melakukan sesi foto dengan bergandengan tangan. Saat sesi foto itu lah, Zulhas melontarkan candaannya. Namun tidak jelas maksud candaan itu.
"Hari ini ada koalisi baru Golkar, koalisi baru Golkar," demikian kata Zulhas.
Para elite parpol pun tertawa mendengar candaan tersebut. Candaan itu dibalas oleh Sekjen NasDem Johnny G Plate. "Ini dasar," kata Plate sambil tertawa.
Ketua Umum Golkar Tampil
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah ketua umum parpol di antaranya Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Selain itu, hadir juga Sekjen NasDem Johnny G Plate, Waketum NasDem Ahmad Ali, Waketum Golkar Nurul Arifin, Waketum PPP Amir Uskara, dan Waketum PAN Viva Yoga. Bendera Partai Gerindra juga terlihat di lokasi acara.
Hal menarik, Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar Tampil membacakan pernyataan sikap 8 parpol yang menolak penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Padahal saat pemilu Orde Baru, Golkar penyelenggara pemilu dengan sistem proporsional tertutup.
Tetap Inginkan Coblos Caleg
Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga mengatakan 8 partai di parlemen membahas terkait sistem pemilu proporsional terbuka. Mereka ingin pemilu 2024 tetap coblos caleg yang saat ini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Iya benar. Sambil makan siang di awal tahun he-he. Rencana jam 11-an sih," kata Viva Yoga kepada wartawan, Minggu (8/1/2023).
"smua 8 partai di parlemen) hadir. minus PDIP," katanya.
Sebelumnya, Fraksi-fraksi di DPR membuat pernyataan sikap agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan judicial review (JR) dan tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka atau coblos caleg. Tidak ada PDIP dalam pernyataan sikap tersebut.
Ingatkan Dampak Liberalisasi Politik
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan partainya mendukung pemilu dengan sistem proporsional tertutup.
Ia mengungkapkan berbagai alasannya. Pertama, sistem proporsional terbuka yang mulai diterapkan dalam Pemilu 2004 membawa dampak liberalisasi politik.
“Bagaimana liberalisasi politik mendorong partai-partai menjadi partai elektoral dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara,” ujar Hasto dalam konferensi pers virtual Refleksi Akhir Tahun secara daring, Jumat (30/12/2022).
Alasan kedua, lanjut dia, Kongres V PDI-P memutuskan pemilu dengan sistem proporsional tertutup sesuai dengan amanat konstitusi.
“Di mana peserta pemilihan legislatif (pileg) adalah partai politik (parpol),” ucap dia.
Ketiga, mendorong proses kaderisasi di internal parpol dan meminimalisir kecurangan pemilu.
“Selanjutnya juga memberikan insentif terhadap kinerja di DPR, dan pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak antara pileg dan pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan itu bisa di tekan,” ungkapnya.
Terakhir, ia menganggap bahwa sistem proporsional tertutup dapat mengurangi biaya pemilu secara signifikan.
“Di tengah berbagai persoalan perekonomian kita, biaya pemilu bisa jauh ditekan,” pungkasnya.
Seperti Masa Orde Lama
Saat ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan terbuka kemungkinan Pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup.
Sebab, saat ini Mahkamah Konstitusi tengah memproses uji materi yang diajukan sejumlah pemohon terhadap ketentuan pemilu dengan proporsional terbuka dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Jika gugatan dikabulkan, sangat mungkin kontestasi elektoral mendatang dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup seperti masa Orde Lama dan Orde Baru.
Dalam sistem proporsional tertutup, hanya logo parpol yang ditunjukan dalam surat suara pileg.
Sedangkan pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang berlangsung sejak 2004, menunjukan nama-nama bakal caleg dalam surat suara yang akan dicoblos oleh masyarakat. n jk/erk/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham
