SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan bahwa pemerintah masih mempunyai sisa utang sebesar Rp 1,2 triliun yang belum dibayarkan kepada Bulog hingga 2022. Menurut Buwas, pemerintah baru membayarkan utangnya sebesar Rp4 triliun. Adapun total utang pemerintah senilai Rp 5,2 triliun.
"Waktu itu mereka punya utang sama kita, kalau gak salah Rp5,2 triliun. Sudah dibayar Rp4 triliun, jadi sisanya Rp1,2 triliun," kata pria yang akrab disapa Buwas di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (3/2/2023).
Buwas menilai, utang ini terjadi lantaran ada keterlambatan pembayaran karena penutupan buku pemerintah pada tahun lalu. Kendati demikian ia meyakini bahwa utang tersebut akan diluasi pada tahun ini.
"Target tahun ini pasti dibayarlah, sudah proses kok ini," ujarnya.
Ia juga menerangkan, jumlah utang tersebut belum termasuk selisih harga beras impor 500 ribu ton yang didatangkan dari sejumlah negara.
Per akhir Januari 2023 jumlah serapan beras impor yang masuk ke gudang Bulog baru mencapai 300.000 ton. Sisanya berada di pelabuhan untuk menunggu pembongkaran dan sebagian lainnya sedang dalam pengeriman dari negara mitra.
Dalam hal ini, Perum Bulog telah mendapatkan pinjaman dari Himpunan Bank Negara (Himbara) sebanyak Rp 7 triliun untuk mendatangkan stok beras tersebut.
Dengan demikian, nantinya, pemerintah tetap akan mengganti selisih pembelian beras impor kualitas premium yang akan dijual lebih murah kepasaran dibandingkan dengan harga seharusnya.
"Ini saya beli kan pake uang pinjam bank. Nah, ini diperhitungkan. Umpama beli beras premium ini sampai di gudang, saya belinya Rp 9 ribu (per kgl paling mahal. Tapi ketentuannya kan ngelepas Rp 8,3 ribu (per kg), berarti ada selisih Rp 700 kan. Nah, selisihnya dibayar oleh negara," terangnya.
Di masa sisa jabatannya, Buwas berharap pemerintah sudah melunasi utang BUMN Pangan tersebut.
"Dibayarakan lah (sisa utang)," harapnya. jk
Editor : Redaksi
