SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekitar 500 buruh melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jumat, (10/3/ 2023). Aksi ini dilakukan di tengah permasalahan perpajakan yang menjadi sorotan.
Dalam aksinya Said Iqbal, Presiden Partai Buruh desak Dirjen Pajak mundur. Desakan ini salah satu dari empat tuntutan.
Pertama, mendesak agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta Investigasi Perpajakan di Indonesia.
Kedua, copot Dirjen Pajak. Ketiga, audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak.
Keempat, mendorong segera dibentuk Undang-Undang tentang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara.
Pembentukan tim pencari fakta dan audit forensik penerimaan pajak adalah demi menjaga kepentingan publik.
Tim tim pencari fakta dan audit forensik penerimaan pajak untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara. Mengingat pajak adalah salah satu sumber pendanaan penting untuk pembangunan.
Perlakuan Buruk Pegawai Pajak
Pemecatan Dirjen Pajak disuarakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk jajarannya, termasuk kasus Rafael Alun Trisambodo.
Sementara itu, audit forensik diperlukan untuk memeriksa kemungkinan adanya proses penyelewengan penerimaan pajak. Terlebih, Menkopolhukam Mahfud MD sempat menyebut ada transaksi mencurigakan sebesar 300 Triliun. Sedangkan terkait dengan undang-undang pembuktian terbalik, diharapkan akan meminimalkan korupsi.
Ada 500 Buruh
Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Titik unjuk rasa berlokasi di jalan Gatot Soebroto No. 7, Kav. 40-42, Senayan, Jakarta Selatan.
Wartawan Surabaya Pagi memantau rombongan buruh mulai tiba di lokasi sekitar pukul 09.45 WIB. Lalu lintas di sekitar lokasi padat merayap.
Ketua Bidang Informasi, Komunikasi, dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono mengatakan, diperkirakan akan ada 500 peserta aksi.
Rombongan pertama buruh datang diangkut menggunakan bus. Polisi dan petugas keamanan Dirjen Pajak tampak berjaga di gerbang masuk.
Soroti Gemar Pamer Harta
Salah satu yang disorot mengenai pejabat negara di Kementerian Keuangan yang gemar pamer harta hingga kepemilikan rekening yang nilai transaksinya mencapai ratusan triliun.
"Di saat upah buruh murah akibat kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dan para petani yang kehidupannya semakin sulit akibat impor beras, justru pejabat negara terkesan hidup berfoya-foya," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta, Jumat (10/3/2023).
"Perilaku pejabat negara yang seperti ini menyakiti hati rakyat dan tidak menunjukkan empati di tengah kesulitan yang dialami rakyat," lanjutnya
Para peserta aksi kompak mengenakan pakaian berwarna hitam merah bertuliskan Garda Metal: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.
Para massa aksi sudah berada di depan salah satu gerbang Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Kedua, copot Dirjen Pajak. Ketiga, audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak. Keempat, mendorong segera dibentuk Undang-Undang tentang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara.
Akan Ada Aksi Serantak
Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh juga akan melakukan aksi serentak melibatkan puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia di Jakarta, pada tanggal 14 Maret 2023.
Aksi ini akan dilakukan di depan Kantor DPR RI bersamaan dengan Sidang Pembukaan Paripurna DPR RI dengan tuntutan. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
