SURABAYAPAGI.COM, Ponorogo - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar pelatihan kerja berbasis kompetensi di Gedung Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Ponorogo, Selasa (28/3/2023).
Kegiatan tersebut digelar dengan tujuan meningkatkan jumlah tenaga terampil sekaligus menekan angka pekerja migran asal daerah setempat.
Acara pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Istu Bagijo. Menurutnya, pelatihan tersebut sangat istimewa. Pasalnya, pelatihan tersebut mendapat sambutan antusias banyak calon tenaga kerja.
Total ada sebanyak 232 peserta dengan latar belakang kompetensi berbeda ikut dalam pelatihan kerja tersebut. Secara rinci, para peserta berasal dari calon pekerja migran Indonesia (CPMI), penyandang disabilitas dan orang normal yang masih usia kerja.
“Pelatihan ini rasanya sangat istimewa karena diikuti oleh calon PMI, penyandang disabilitas dan peserta normal lainnya,” kata Himawan, Selasa (28/3/2023).
Sesuai dengan petunjuk dari Ibu Gubernur Jatim, Himawan menyebut bahwa pelatihan ini untuk menyongsong tahun 2023 ini. Dimana pada tahun ini merupakan kebangkitan pasca pandemi Covid-19.
“Ini (pelatihan) sebagai upaya pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi paska pandemi covid-19,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Jatim pada Agustus 2022 tercatat sebesar 5,49 persen. Maka dari itu, dengan adanya pelatihan kerja berbasis kompetensi ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Jawa Timur.
"Pelatihan arahkan penambahan kompetensi usia angkatan kerja di dunia kerja. Tentu tujuannya adalah menekan angka pengangguran," tuturnya.
Lulusan BLK diharapkan bisa terserap di dunia kerja dan akan lebih baik jika mereka bisa membuka lapangan pekerjaan.
“Harapan kita, pelatihan ini bisa benar-benar diikuti oleh peserta. Kalau bisa kita juga lakukan penempatan kerja usai pelatihan. Nanti setelah lulus bisa bekerja di dunia industri ataupun membuka lapangan kerja sendiri,” ucapnya.
Selain itu, ia berharap pelatihan kerja yang dijadwalkan berlangsung hingga 30 hari ke depan itu bisa dimanfaatkan peserta untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensinya.
"Pelatihan di BLK ini gratis, semua fasilitas ditanggung pemerintah provinsi dari dana APBD dan APBN," tandasnya.
Himawan menyampaikan, lamanya pelatihan pun juga berbeda-beda. Jika bersumber dari APBD Provinsi Jatim selama 30 hari. Untuk pelatihan yang bersumber dari APBN sebanyak 33 hari. Namun, pelatihan khusus calon PMI lebih lama lagi, yakni 60 hari.
Lebih lanjut, ia menambahkan, peserta juga diberikan literasi keuangan dan peserta dijamin oleh BP Jamsostek.
Ia menuturkan bahwa pelatihan ini terbagi dalam 14 bidang kompetensi yang masuk program pelatihan kerja di BLK Ponorogo tersebut.
Pelatihan kerja dimaksud di antaranya adalah menjahit, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, baber shop, tata rias, prosesing/PHP, desain grafis, pengelolaan administrasi kantor, finishing semprot, teknisi HP, pengoperasian mesin bubut, pembuatan batik tulis, hingga "housekeeping" 1 dan "houskeeping 2".
Sementara itu, Kepala UPT BLK Ponorogo Tri Wahyanto menjelaskan bahwa dari 14 paket kejuruhan itu, sebanyak 12 paket berisi 16 orang peserta. Sementara untuk 2 paket kejuruhan untuk calon PMI. Dimana dalam 2 paket kejuruhan ini, masing-masing berisi 20 orang.
“Khusus untuk PMI ada 2 pelatihan housekeeping dengan peserta masing-masing 20 orang. Jadi untuk calon PMI ada 40 peserta. Sementara untuk 12 paket kejuruhan lainnya berisi masing-masing berisi 16 peserta,” ujar Tri. pnr
Editor : Redaksi
