Ohh Politisi...

author surabayapagi.com

- Pewarta

Kamis, 30 Mar 2023 21:07 WIB

Ohh Politisi...

i

H. Raditya M Khadafi

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) akhirnya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2023 ini.

Padahal biaya merevitalisasi stadion di lima kita sudah menelan uang APBD Rp 314 miliar plus Rp 175 miliar dari Kementerian PUPR.

Baca Juga: Jokowi-Mega, Hanya Relasi Politik

Dana sebesar ini telah digunakan revitalisasi lima stadion dan 20 lapangan untuk latihan. Stadion yang direvitalisasi ada di Palembang, Bandung, Solo, Bali, dan Surabaya.

Selain merugikan keuangan negara, juga pemain sepak bola usia U-20 yang sudah digembleng oleh pelatih asing kelas dunia, Shin Tae-yong.

Dari media-media yang saya ikuti, masyarakat Indonesia banyak yang suka cita bisa nikmati perhelatan sepak bola dunia di negeri sendiri. Lalu, peristiwa semacam ini siapa yang bertanggung jawab?

Dari catatan jurnalistik saya, secara terbuka ada 11 pihak yang tak mau Timnas Israel masuk ke Indonesia saat Piala Dunia U-20 2023.

Dari parpol ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Suara yang paling nyaring yakni dua Gubernur Bali, I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dua gubernur kader PDIP itu mengutarakan penolakan Timnas Israel bermain di daerahnya.

Apa alasannya? Alasan politisi PDIP ini tolak Israel, karena agresi yang dilakukan negara Israel ke Palestina di Tepi Barat yang sudah berlangsung bertahun-tahun sejak tahun 1948.

Selain itu, Israel juga tak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, hingga urusan visa menjadi rumit.

Termasuk kebijakan politik luar negeri, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina.

Alasan-alasan ini akumulasi hingga penolakan kedatangan Timnas Israel tahun ini makin membesar.

Ada juga alasan, adanya alinea pertama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUDRI) 1945.

Kini, Indonesia terpaksa harus gigit jari. Kerja keras menyukseskan ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia sejak sebelum covid 19, sia-sia. Padahal, sedianya Piala Dunia U-20 ini akan digelar pada tahun 2021. Namun, batal karena Covid-19. Kini, Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia, dibatalkan bukan karena Covid-19. Tetapi dibatalkan oleh FIFA karena gerakan politisi.

Nah, dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 ini memalukan atau justru membanggakan?

 

***

 

Baca Juga: Sandra Dewi, Perjanjian Pisah Harta, Sebuah Strategi

Apakah teriakan tokoh tokoh tua politisi ini berniat mengedukasi anak muda agar menjadi politisi yang konsisten menolak penjajah sekaligus mencintai bangsa dan negara yang pernah dijajah lama.

Alfian dalam jurnal Soenarso, menyatakan bahwa pendidikan politik dimaknai sebagai usaha yang terencana, dengan sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih.

Tujuan dari pendidikan politik yang terpenting adalah membentuk kesadaran warganegara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi. Ia menyebut pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warganegara yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan secara sehat. Nah!

Apakah pernyataan pernyataan terbuka politisi yang birokrat sekelas Koster dan Ganjar, untuk mendukung berfungsinya sistem pemerintahan Jokowi secara sehat.?

Menurut saya pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA, yang kurang 58 hari lagi menjelang kick off Piala Dunia U-20 tanggal 20 Mei mendatang, ini merugikan semua warga negara. Termasuk keuangan negara.

Akal sehat saya, pernyataan politik mereka tidak mencerminkan politisi yang membangun negeri ini secara sehat.

Ini terkait momentum statement baru dinyatakan jelang perhelatan piala dunia. Katakan mereka baru mengetahui Timnas Israel lolos ke Piala Dunia U-20, baru baru ini. Apakah pantas sebagai pejabat publik, dua politisi ini bereaksi secara terbuka?

Padahal Timnas Israel lolos kualifikasi ke Piala Dunia U-20 sejak bulan Juli 2022. Kok baru sekarang?

Apakah mereka tidak mempertimbangkan momentum stakeholder bangsa Indonesia yang sedang sibuk persiapkan pertandingan dunia yang tidak mudah bakal diselenggarakan di Indonesia lagi. Apalagi setelah ada kejadian Tragedi Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022 lalu, yang tewaskan 135 suporter sepak bola.

Baca Juga: Budi Said, Dituding Mafia Tanah, Apa Iya??

Penyelenggaraan piala dunia adalah saat yang tepat bagi bangsa Indonesia memperkenalkan segala potensi sumber daya ke seluruh dunia.

Sebagai penggemar sepak bola di dunia, akal sehat saya sampai menjerit, "Ohhh politisi, ohhhh politisi!".

Apakah peristiwa ini bisakah akan membenarkan sikap pesimis kita terhadap politisi-politisi kita yang tidak bijak menyikapi suatu peristiwa yang disukai warga negara Indonesia tanpa ras, suku, gender dan usia.?

Peristiwa kali ini bisa menggambarkan sebagian elit politik kita adalah orang yang dalam tindak tanduknya memilki kecenderungan menujukkan gejala deprivasi relatif.

Studi kasus yang pernah terjadi adalah adanya tren politik uang (money politics), berebut kuasa, kepemilikan barang mewah, hobi jalan-jalan keluar negeri atas nama studi banding. Selain berbagai bentuk perilaku politik yang tak seharunya dilakukan aktor politik.

Catatan jurnalistik saya menunjukan ada kepentingan pribadi dan kelompok sejumlah politisi yang mendapatkan legitimasi dari posisi politisnya di kursi kekuasaan, gubernur, wakil rakyat sampai pengurus partai.

Tampaknya, ada yang lupa mereka pikirkan yaitu momentum pilpres dan pemilu legislatif 2024.

Para pecinta sepak bola, pemain dan keluarganya bisa gunakan momentum ini untuk tidak memilihnya. Subhanallah. ([email protected])

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU