SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Meski di tengah menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan dan terik matahari yang menyengat, tapi semangat puluhan mahasiswa yang tergabung di PC PMII Lamongan ini perlu diacungi jempol. Bagaimana tidak, mereka Istiqomah dalam menyuarakan aspirasi kepentingan masyarakat dengan menggelar aksi demo di depan gedung DPRD, Senin (10/3/2023).
Aksi demo menuntut adanya kajian ulang dan pembatalan atas UU Cipta Kerja yang disahkan pada (5/10/2020) itu, dilakukan sebagai upaya melakukan perlawanan agar wakil rakyat yang ada di DPR tidak semena-mena dan mengesahkan begitu saja UU yang dampaknya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat ini.
Baca Juga: Debby Putra Fadeli Ramaikan Persaingan Perebutan Rekom DPD PAN
"Pengesahan UU Cipta Kerja syarat kepentingan oligarki, dan UU ini bertentangan dengan konstitusi, karena dengan UU cipta kerja itu, masyarakat atau pekerja semakin sengsara, dan pemilik modal semakin memperkaya diri," ujar Rinaldi koordinator aksi yang juga ketua PC PMII Lamongan dalam orasinya.
Tidak hanya itu saja kata Rinaldi, UU Cipta kerja ini disahkan hanya untuk mendorong peningkatan ekonomi perorangan yang kaitan erat kepentingan global bukan semata untuk kepentingan masyarakat.
Sebelum RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU ujarnya, beberapa kalangan mulai melancarkan aksi. Tapi wakil rakyat terkesan tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik. Padahal, UU ini mengatur bidang yang sangat luas yang mencakup sebanyak 76 Undang-Undang seharusnya dibutuhkan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian, dan partisipasi luas para pemangku kepentingan.
Padahal, mestinya UU Cipta Kerja dimaksudkan menarik investasi dengan harapan dapat memperbanyak lapangan pekerjaan, dan menyalurkan bonus demografi, sehingga dapat mengungkit pertumbuhan serta keluar dari jebakan negara berpenghasilan rendah.
"Masyarakat yang mulai melakukan aksi turun ke jalan menilai bahwa aturan tersebut hanya akan membuka celah para elit politik dan kroninya memonopoli akses ekonomi di indonesia. Sementara hak dasar buruh dikurangi dan PHK ada di mana-mana," bebernya.
UU nya saja bisa mengancam dan menyengsarakan masyarakat katanya, malah akan diterbitkan Perppu Cipta Kerja, yang secara otomatis mengancam berbagai sektor kehidupan rakyat, mulai dari buruh, mahasiswa dan masyarakat di wilayah perkotaan hingga petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan hingga di pelosok negeri.
Baca Juga: Bersaing Ketat dengan Khusnul Yakin, Pak Yes Resmi Mendaftar Bacabup dari PAN
Meski demikian Perppu oleh Presiden Joko Widodo tetap diterbitkan, karena sudah menganggap bahwa suara rakyat bukan suara Tuhan yang arus didengarkan, dan tetap bersikukuh mengesahkan dengan dalih adanya kepastian hukum bagi investor dengan bertujuan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia.
"Sudah jelas tidak ada aturan yang melindungi buruh hari ini. UU Cipta Kerja hanya memberikan celah bagi pengusaha untuk membangkang dan menghindar dari kewajibannya, terutama tanggung jawabnya kepada pekerja," sebutnya.
Dengan disahkan PP/Perpres turunan untuk Omnibus law UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020, pemberlakuan pasar tenaga kerja fleksihct (labor marker Rexibiliry) yang diwujudkan dengan perluasan sistem PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu) dan alih daya akan merugikan.
Saat demo di depan kantor DPRD itu, para pendemo akhirnya ditemui dua perwakilan, karena disaat ada demo terdapat publik hearing sejumlah perda inisiatif dewan yang mendatangkan berbagai pihak.
Baca Juga: Harga Sejumlah Bumbu Dapur di Lamongan Melonjak
"Saya mewakili teman-teman dewan dan ketua DPRD. Kalau pak ketua dewan sedang tidak ada di DPRD, silahkan apa yang perlu disampaikan silahkan disampaikan secara tertulis nanti kamu lanjutkan sampaikan ke pimpinan dewan," pinta Noor Fatonah kepada para pendemo.
Mendengar statemen anggota DPRD tersebut, para mahasiswa enggan untuk menyampaikan aspirasi tertulisnya. Mereka masih ngotot untuk bisa ketemuan dengan ketua DPRD Lamongan. "Sudah saya katakan ketua tidak ada di kantor,"akunya.
Meski sudah mendapatkan penjelasan seperti itu, mahasiswa masih enggan untuk menyampaikan aspirasi tertulisnya. Melihat mahasiswa yang enggan menyampaikan apa yang menjadi tawarannya, perwakilan anggota dewan ini meninggalnya lokasi demo dan kembali ke ruang rapat.
Sementara itu, puluhan mahasiswa perlahan -lahan akhirnya meninggalnya lokasi demo. "Aksi kali ini tidak ada hasilnya, kami kecewa, karena sasaran kita adalah langsung bisa bertemu dengan ketua DPRD, disaat anggota dewan tengah ada agenda uji publik terhadap Raperda inisiatif," aku Rinaldi. jir
Editor : Moch Ilham
