Lebaran Tahun Ini, Pemerintah dan Muhammadiyah Berpotensi Berbeda. Berikut Rekam Jejak Perbedaannya

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fiitri 2023 atau 1 Syawal 1444 Hijriah tahun ini, baik pemerintah dengan Muhammadiyah, diprediksi tidak serempak.

Apalagi, Muhammadiyah, di awal Ramadan, sudah menentukan 1 Syawal 1444 H akan jatuh pada 21 April. Sementara, pemerintah masih menunggu sidang isbat.

Pihak Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin pun sempat mengamini hal ini. "Potensi ada (perbedaan Idulfitri) tapi kita tunggu hasil sidang isbat," kata Kamaruddin saat dihubungi, Kamis (13/4/2023) lalu.

Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1444 H akan jatuh pada 21 April. Sementara Kemenag bakal menggelar Sidang Isbat untuk menentukan Hari Raya Idulfitri 2023 atau 1 Syawal 1444 H pada Kamis, 20 April mendatang.

Meski belum ditetapkan pemerintah, Profesor Riset Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaluddin menilai potensi perbedaan Lebaran 2023 dikarenakan pada saat maghrib 20 April ada potensi posisi Bulan di Indonesia belum memenuhi kriteria baru MABIMS.

MABIMS merupakan gabungan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dalam menentukan tinggi minimal hilal, MABIMS menggunakan kriteria 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. "Jadi ada potensi perbedaan: Versi [MABIMS] 1 Syawal 1444 pada 22 April 2023, tetapi versi WH 1 Syawal 1444 pada 21 April 2023," kata Thomas menjelaskan.

 

Perbedaan 25 Tahun Terakhir

Perbedaan penetapan Hari Raya Idulfitri bukan peristiwa baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam 25 tahun terakhir, tercatat setidaknya lima kali perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah dalam menetapkan Hari Raya Idul Fitri.

Dikutip dari pelbagai sumber, perbedaan Hari Raya Idul Fitri antara pemerintah dan Muhammadiyah sempat terjadi pada tahun 1998 lalu.

Muhammadiyah merayakan Idulfitri terlebih dulu pada tanggal 29 Januari. Sementara pemerintah menetapkan Hari Raya Idulfitri keesokan harinya atau 30 Januari.

Perbedaan lebaran juga terjadi pada tahun 2002. Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1423 H kala itu jatuh pada hari Jumat 6 Desember 2002. Sementara Muhammadiyah sudah berlebaran terlebih dulu pada Kamis 5 Desember 2002.

Empat tahun berselang atau tahun 2006, Muhammadiyah dan pemerintah kembali berbeda mengenai penentuan perayaan Lebaran. Muhammadiyah lebih dulu merayakan Idulfitri pada 23 Oktober 2006. Sementara pemerintah menetapkan pada tanggal 24 Oktober.

Setahun berselang atau 2007, pemerintah dan Muhammadiyah lagi-lagi berbeda menetapkan Hari Raya Idulfitri. Muhammadiyah merayakannya terlebih dulu pada 12 Oktober. Sehari kemudian pemerintah melaksanakan Lebaran.

Perbedaan tanggal lebaran kembali terjadi pada tahun 2011. Muhammadiyah merayakan Idulfitri terlebih dulu pada 30 Agustus. Sementara pemerintah baru menetapkan lebaran jatuh pada 31 Agustus.

 

Perbedaan Metode

Perbedaan ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena perbedaan kriteria dalam metode hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan) bulan baru kamariah. Muhammadiyah menggunakan kriteria Wujudul Hilal yakni Matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan walaupun hanya berjarak satu menit atau kurang.

Sementara pemerintah Indonesia kini memakai kriteria Imkan Rukyat (visibilitas hilal) dengan kriteria MABIMS yakni tinggi minimal hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang disingkat (3-6,4). erc/jk/rmc

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…