Viral, BEM UI Tantang Presiden Jokowi Akhiri Kekuasaannya, ''Secara Baik Atau Berdarah-Darah''

author surabayapagi.com

- Pewarta

Jumat, 23 Jun 2023 10:59 WIB

Viral, BEM UI Tantang Presiden Jokowi Akhiri Kekuasaannya, ''Secara Baik Atau Berdarah-Darah''

i

Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang soroti akhir kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). SP/ JKT

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Baru-baru ini tengah viral dan trending twitter antara BEM UI dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut diketahui dari pernyataan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang yang menyoroti akhir kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan itu disampaikan oleh Melki melalui kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, yang diunggah pada Selasa (21/06/2023) kemarin. 

Baca Juga: Jokowi Bagi Bansos dan Selfie-an

"Tahun ke depan adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat, apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah," kata Melki dalam video itu, dikutip Jumat (23/06/2023).

Pernyataan itulah yang menjadi viral di Twitter sampai menjelang siang. Narasi viral yang beredar adalah Melki mengancam Jokowi apakah mau turun dari kekuasaannya atau berdarah-darah. 

"Saya hanya ingin memperingatkan Presiden Jokowi, ingin mengakhiri kekuasaannya tahun depan dengan baik atau tidak. Jika ingin mengakhiri kekuasaan dengan baik, jawablah suara-suara rakyat, perluaslah ruang demokrasi, perkuatlah gerakan antikorupsi, dan taatlah pada konstitusi. Ketiadaan iktikad baik untuk hal-hal tersebut menciptakan akhir kekuasaan Presiden Jokowi yang tidak baik," tutur Melki, Kamis (22/6/2023).

Diketahui, Melki Ketua BEM UI menyampaikan kalimat yang menjadi sorotan itu dalam konteks pembahasan aspirasi yang disampaikan via surat ke Jokowi. Dia berharap surat aspirasi tersebut direspons dengan baik dan dilaksanakan oleh Jokowi.

Video lengkapnya dapat disimak di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP dengan judul 'Ketua BEM UI: Presiden Jokowi, Jangan Bunuh Demokrasi & Antikorupsi'.

Melki membahas aspirasi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang pada akhirnya disahkan DPR menjadi UU Cipta Kerja. Pembawa acara dialog ini, Ijal Papua, juga memperkirakan aspirasi via surat yang disampaikan masyarakat Papua tidak mendapat respons dari Jokowi. Melki kemudian menanggapi.

"Mungkin teman-teman bisa bersurat juga ke PT Pos Indonesia untuk dibikinkan kotak surat di rumahnya Presiden Jokowi. Karena kayaknya ada yang salah dengan PT Pos Indonesia kalau surat itu tidak sampai ke rumahnya Presiden Jokowi. Itu yang pertama," kata Melki.

"Yang kedua, artinya ada yang salah dengan sistem persuratan dan administrasi di PT Pos kalau semua surat itu nyampai tapi surat teman-teman Papua tidak nyampai ke Presiden Jokowi," tutur Melki.

"Ketiga, kalau memang surat itu sampai, artinya yang salah bukan di PT Pos, (tapi) di Presiden Jokowi-nya, karena dia nggak mau jawab," ujarnya.

Melki yakin surat BEM UI dan surat aspirasi masyarakat lainnya pasti sampai ke Presiden Jokowi, tapi respons yang diharapkan BEM UI dia rasa tidak muncul.

Soroti Kondisi Antikorupsi di Indonesia, Jelek!

Melki juga menyoroti kondisi antikorupsi di Indonesia saat ini sudah jelek. Indonesia tidak bisa dibilang terbuka terhadap kebebasan berpendapat. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti disebutnya telah dikriminalisasi karena menyampaikan pendapat. 

Sebanyak 90 orang dari BEM UI diangkut di aksi May Day 2021 usai demonstrasi. Mahasiswa di Universitas Bangka Belitung disebutnya diancam drop out karena mengikuti aksi demonstrasi. Rektor sebuah kampus di Jawa Timur disebutnya melarang mahasiswa berdemonstrasi.

"Harusnya pemerintah memandang indeks demokrasi ini bukan sekedar angka, tapi lihatlah realitas di lapangan. Masyarakat takut nggak berpendapat di era Joko Widodo?" kata Melki.

Baca Juga: Komedian Sule Mantu, Jokowi Datang

DPR yang seharusnya menjadi wadah demokrasi rakyat dinilainya sudah tidak lagi mewakili rakyat tapi mewakili kepentingan pemerintah eksekutif. Dia dulu ingin DPR menolak RUU Cipta Kerja karena rakyat tidak ingin RUU itu disahkan menjadi UU. Dia juga ingin DPR meninjau ulang Revisi UU KUHP, juga menolak Revisi UU KPK.

Kebebasan Berbicara di Media Sosial Dibatasi, Akun Medsos BEM UI Sampai Diretas

Melki juga menyoroti kondisi kebebasan berbicara di ranah media sosial internet. Akun Twitter BEM UI disebutnya diretas usai mengemukakan pendapat politik. Dia merasa peretas akun medsos BEM UI adalah orang yang tidak suka kritik terhadap Presiden Jokowi.

"Sebenarnya kalau dibilang di masa Pak Jokowi kita bebas untuk berbicara, saya sepakat. Kita bebas untuk ngomongin apa saja. Tapi sehabis berbicara, mungkin kita tidak bebas," ujar Melki, Jumat (23/06/20230.

Meski demikian, Melki menghimbau anak-anak muda tidak putus asa dan takut. Dia mendorong semuanya memperjuangkan harapan agar kondisi demokrasi dan keadilan di Indonesia lebih baik. Anak muda harus berjuang untuk masa depannya dengan tetap bersuara lantang mengkritisi keadaan.

"Kalau kita sedang tidak bersuara, ini ancamannya bukan buat bapak, ibu, om, tante, kakek, dan nenek kita. Ini ancamannya buat kita semua. Tidak bersuara sekarang berarti masa depannya akan ambruk, jebol, dan berantakan," kata Melki.

Tanggapan Faldo, Mantan BEM UI 2012 Sekaligus Politikus PAN

Faldo sendiri sebenarnya adalah mantan Ketua BEM UI pendahulu Melki. Dia memimpin BEM UI pada 2012. Menurutnya, BEM UI belum banyak berubah.

Baca Juga: Foto Jokowi Terjatuh di Kantor PDIP

"Saya kira ini gaya BEM UI masih sama kayak waktu saya jadi BEM dulu, sebelas tahun yang lalu. Belum ada perubahan, padahal zaman sudah berubah banyak," kata Faldo, Jumat (23/06/2023).

Politikus PAN ini menanggapi pula sorotan BEM UI soal apakah akhir kepemimpinan Presiden Jokowi bakal baik atau berdarah-darah, yang menurut BEM UI tergantung respons Jokowi terhadap aspirasi masyarakat. Faldo menyampaikan pemerintah justru tidak ingin mahasiswa berdarah-darah.

"Yang jelas, pemerintah tidak mau mahasiswa berdarah-darah setelah lulus. Sulit mencari pekerjaan, menganggur lama, akhirnya mengganggu kesehatan mental dan kualitas hidup," kata Faldo.

Sebagai informasi, Melki Sedek Huang adalah ketua BEM UI 2023 yang terpilih sejak Januari 2023. Baru 3 bulan ini menjabat sebagai ketua BEM UI yang sebelumnya sebagai BEM Fakultas Hukum (FH) UI.

Meski baru 3 bulan menjabat, beberapa gebrakan telah dilakukan sejak BEM UI berada di bawah kepemimpinan Melki Sedek Huang. Melki Sedek Huang merupakan mahasiswa jurusan Administrasi Hukum di Universitas Indonesia.

Selain itu Melki Sedek juga aktif dalam berbagai proyek, relawan, dan organisasi seperti Barisan Inti Makara Merah (BARIKARA) sejak 2019 hingga sekarang. Pada Juni 2020, Melki dinobatkan sebagai Best Staff of Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UI 2020.
Dirinya pun diketahui selalu hadir dalam beberapa acara dan undangan resmi media untuk menjadi pembicara terkait isu terbaru yang terjadi di Indonesia. dsy

Editor : Desy Ayu

BERITA TERBARU