SURABAYAPAGI.COM, Tuban - DPRD Kabupaten Tuban gelar paripurna dengan agenda persetujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022, di ruang paripurna DPRD setempat, Kamis (06/07/23).
Tampak hadir dalam paripurna tersebut Ketua DPRD Tuban, Miyadi, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, Sekda Tuban bersama pimpinan OPD, serta puluhan anggota DPRD dari masing-masing fraksi.
Ketua DPRD Tuban, Miyadi mengatakan, paripurna kali ini adalah paripurna terakhir tentang pembahasan LPJ tahun anggaran 2022
Adapun yang dibahas dalam paripurna diantaranya mengenai penyampaian Kesimpulan Banggar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, pandangan Fraksi-fraksi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 serta Persetujuan Bersama tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
"Setelah Banggar menyampaikan kesimpulannya, 6 fraksi telah menyampaikan pendapat akhirnya, ada beberapa catatan berkaitan penyempurnaan anggaran tahun berikutnya yang semoga segera dilakukan pembenahan," terang Miyadi.
Atas nama legislatif, ia yakin jika catatan-catatan tersebut sudah dilakukan proses pembenahan dan tindakan selanjutnya. Sehingga proses pembangunan di Kabupaten Tuban tidak terlalu berat untuk dilaksanakan, termasuk di antaranya pembangunan Jembatan Glendeng yang merupakan akses penghubung Tuban - Bojonegoro.
"Kalau sudah dibenahi, pembangunan kabupaten Tuban mudah terealisasi salah satunya jembatan Glendeng," ungkapnya.
Sementara itu Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky dalam keterangan di depan awak media menyatakan, paripurna eksekutif dan legislatif ini terkait persetujuan bersama tentang pelaksanaan anggaran 2022 yang sebelumnya telah diawali dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK Provinsi Jatim.
"Memang ada beberapa catatan dari pandangan akhir fraksi-fraksi berkaitan penyempurnaan anggaran pada tahun berikutnya," ucap Mas Bupati.
Harapannya, jangan sampai catatan itu terulang lagi, sehingga efektivitas dan efisiensi anggaran Pemkab Tuban semakin membaik pada tahun-tahun berikutnya.
"Progres dari tahun 2021 pelaporannya semakin membaik, dan kita berupaya menekan angka Silpa serta outcome yang dihasilkan pemerintah, percepatannya sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar bupati yang pernah menjadi anggota DPRD Jatim itu. Her
Editor : Moch Ilham
