SURABAYAPAGI.COM, Tuban - Sanksi tegas menanti lembaga sekolah SD maupun SMP Negeri yang kedapatan melakukan pungutan kepada siswa di Kabupaten Tuban, terutama saat momen masa penerimaan siswa baru.
Selain pungutan, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tuban, Abdul Rahmat juga melarang kebijakan yang mewajibkan siswa baru untuk membeli perlengkapan ke pihak sekolah, baik berupa seragam, sepatu dan lainnya yang bersifat personal.
Baca Juga: Nelayan di Tuban Tewas Tenggelam saat Melaut
"Pihak sekolah baik SD maupun SMP tidak boleh melakukan pungutan kepada siswa baru. Selain itu jangan mewajibkan siswa harus membeli seragam, tas dan lainnya pada pihak sekolah," terang Ramat kepada Surabaya Pagi saat ditemui diruang kerjanya, Senin, (24/7/23).
Menurut Rahmat, pihak lembaga, baik SD maupun SMP Negeri hanya boleh menyediakan perlengkapan siswa melalui koperasi sekolah saja. Sehingga siswa masih memiliki kebebasan untuk menentukan mau membeli dimana perlengkapan sekolah tersebut sesuai yang diinginkan.
Baca Juga: Adu Banteng 2 Sepeda Motor di Tuban: 1 Orang Tewas, Salah Satunya Masih di Bawah Umur
"Kalau sekolah menyediakan silahkan, melalui koperasi sekolah. Tapi sampai mewajibkan beli di sekolah tersebut, itu yang tidak boleh," terangnya.
Jika ada lembaga sekolah Negeri yang diketahui meminta uang pungutan, lanjut mantan staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembagunan itu, Disdik tak akan segan meminta pihak yang bersangkutan mengembalikan uang sesuai jumlah yang diminta kepada siswa.
Baca Juga: Korban Gempa di Bawean dan Tuban Terima Bantuan
Demikian pula apabila terdapat sekolah yang ikut campur mewajibkan siswa harus membeli peralatan sekolah pada pihak lembaga, sanksi tegas dari Disdik Tuban akan dilayangkan. Meskipun belum ada format mengenai bentuknya, namun ia memastikan akan memberikan sanksi tersebut jika ada sekolah yang terbukti melanggar.
"Jika ketahuan kita beri sanksi, meskipun belum ada format tertentu tapi nanti bisa dirumuskan," pungkasnya. her
Editor : Redaksi
