SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Jatim I (Kota Surabaya) Hadi Dedyansah mendapat keluhan masalah tanah dari Warga. Aspirasi tersebut muncul saat politisi yang akrab disapa Cak Dedy ini melakukan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (reses) tahap II tahun 2023 di kawasan Demak Jaya, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya 17 Juli 2023.
Cak Dedy mengatakan, warga masyarakat di Demak Jaya ini ternyata banyak yang status tanahnya sedang dalam kondisi tidak tenang. Sehingga butuh perlindungan atau jalan keluar yang terbaik dari pemerintah.
“Yang menarik di daerah Demak Jaya ini, adalah masalah tanah, dimana beberapa warga merasa cemas dan was-was jika sewaktu-waktu tempat tinggal mereka dirampas oleh orang lain,” ucap Cak Dedy, Senin 17/7/2023.
Cak Dedy menyesalkan bahwa di era 78 tahun Indonesia Merdeka ini masih terjadi permasalahan tanah yang tak kunjung usai.
“Tempat tinggal warga Demak ini masih menjadi polemik, bahkan ada sengketa antara warga dengan pemilik yang notabenenya pemilik ini siapa, warga juga tidak tahu. Dalam hal ini kami akan memberi solusi ketika sudah ganti kepemimpinan di Surabaya ini,” ujar Cak Dedy yang disebut-sebut bakal maju wali kota Surabaya di Pilkada 2024 ini.
Permasalahan tanah seperti ini, kata Cak Dedy pasti menjadi momok yang menakutkan warga. Bahkan turun temurun ke anak atau cucunya dihantui perasaan tidak tenang. Hal seperti ini seharusnya segera ditangani pemerintah dengan hadir di tengah-tengah mereka.
“Saya rasa kalau demi masyarakat ya sesuai dengan arahan bapak Presiden Jokowi, ketika ada sengketa warga dengan perusahaan, kita harus komitmen berpihak kepada warga,” tandas Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini.
Selain masalah tanah, lanjut Cak Dedy, warga Demak Jaya mengeluh di wilayahnya masih sering terjadi banjir. Bahkan setiap musim penghujan, dipastikan kampung tersebut akan terkena banjir.
“Saya rasa ya pemerintah kota maupun pemerintah Jawa Timur harus memberikan solusi, tentunya pada saat banjir. Kedepan untuk menyelesaikan kasus banjir di Surabaya,” sebutnya.
Cak Dedy juga menyoroti terkait pendidikan di kota Surabaya. Setiap menjelang PPDB (Penerimaan peserta didik baru) dengan sistem zonasi ternyata ketersediaan sekolah belum merata di setiap Kecamatan. Seharusnya walikota berkolaborasi dengan gubernur, karena level tingkat SMA ini adalah wilayahnya provinsi.
“Yang dimaksud kolaborasi ini kalau kita punya lahan silahkan provinsi yang membangun gedung SMAN dan SMKN bersama segala fasilitasnya. Ini namanya pemerataan di dunia pendidikan. Jangan sampai anggaran 20�ri APBD maupun APBN tapi rakyat tidak bisa menikmati, padahal pendidikan ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah,” pungkasnya. rko
Editor : Moch Ilham
