SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Mencuatnya harga seragam SMA dan SMK Negeri yang terlampau tinggi disorot anggota DPRD Jatim. Selain memberatkan para orang tua, para wakil rakyat ini meminta agar Pemprov menelusuri tuntas dan menghentikan dugaan praktik bisnis seragam sekolah ini sekarang juga.
Anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi menyampaikan interupsi. Terkait dengan seragam, selama beberapa tahun ini menjadi persoalan serius. Ia mempertanyakan mengapa ada bisnis kain seragam di sekolah dengan dalih koperasi siswa.
Ia mengaku sangat khawatir pada orang tua siswa dengan kemampuan ekonomi terbatas. Hal tersebut bisa menjadi beban mereka. Apalagi dengan harga melangit.
Mathur bercerita belum lama ini dirinya kedatangan salah seorang kepala sekolah dari Surabaya.
"Ia mengakui ini adalah permainan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur yang sengaja ngedrop dan produsennya hanya satu," ucap Mathur yang merupakan anggota Komisi E DPRD Jatim.
Selain itu, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut mengaku, pada tahun 2018, pernah mencari kain seragam seperti SMAN 5 Surabaya.
"Tapi saya cari di Pasar Turi, Pasar Atom, tidak menemukan. Mereka bilang itu tidak dijual di pasaran," ungkapnya.
Menurut Mathur, jika benar ada keterlibatan pihak yang bermain maka keuntungan bisa jadi memang berkali lipat. Ia pun meminta Pemprov Jatim untuk mengusut tuntas hal tersebut.
"Tentu harus diputus mata rantai ini, hentikan jual beli seragam di sekolah. Bebaskan mereka beli di toko manapun," ujarnya.
Dalam waktu dekat, Komisi E DPRD Jatim berencana akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Para wakil rakyat akan menanyakan perihal seragam sekaligus persoalan PPDB.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menegaskan, sektor pendidikan memang harus menjadi prioritas. Sebab, merupakan pelayanan dasar yang harus jadi perhatian bersama.
"TisTas 12 tahun, pendidikan murah dan berkualitas harus diimplementasikan dengan efektif dan efisien," jelas Anik.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun berharap agar hearing Komisi E nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik.
"Yaitu untuk melakukan review policy yang dilakukan oleh Pemerintah. Karena sekali lagi, adalah untuk pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi," tandasnya.
Sementara dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono memastikan, Pemprov bakal melakukan investigasi di lapangan atas laporan mengenai keluhan jual beli seragam di SMA negeri. Pemprov mengancam jika ada keterlibatan oknum dinas maka dikenakan sanksi.
"Ini akan kita cek di lapangan dari laporan apakah ada keterlibatan dari Dinas Pendidikan, cabang dinas," kata Adhy Karyono saat ditemui di Gedung DPRD Jatim seusai menghadiri rapat paripurna, Senin (24/7/2023).
Menurut Adhy, Pemprov memahami latar belakang ekonomi orang tua siswa yang beragam. Bahkan, bisa jadi lebih banyak yang tidak mampu. Sehingga, Pemprov Jatim pun berjanji bakal terus melakukan investigasi.
"Ketika nanti ada investigasi kemudian ada oknum dari aparat kita yang terlibat, kita akan ambil tindakan. Sekali lagi tidak ada kebijakan, imbauan untuk siswa baru membeli seragam kepada sekolah," tandasnya.
Editor : Redaksi
