Tingkatkan Ekonomi Warga

Wakil Ketua DPRD Surabaya AH. Thony Dorong Lapangan Kerja Tepat Sasaran

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH. Thony saat melakukan kunjungan ke pabrik paving di Siwalankerto. SP/ Al Qommarudin
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH. Thony saat melakukan kunjungan ke pabrik paving di Siwalankerto. SP/ Al Qommarudin

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya -  Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai nol persen pada tahun 2024 mendatang. Pada awal tahun 2022, jumlah warga miskin di Surabaya mencapai 1,3 juta jiwa. Sementara hingga akhir Desember 2022, jumlah warga miskin turun menjadi 219.427 jiwa atau 75.069 KK. 

Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem di Surabaya mencapai nol persen di tahun 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya melakukan segala upaya salah satunya memperbaiki ekonomi warga Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH. Thony mengatakan kesejahteraan masyarakat berawal dari kondisi ekonomi yang baik. Dimana semua Warga Surabaya bisa produktif mendapatkan penghasilan. Jika ekonomi warga baik secara otomatis, angka kemiskinan di Surabaya akan turun. 

Pada kesempatan ini Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony mendatangi pabrik paving di Siwalankerto. Pukul 09.00 tepat Thony sampai di pabrik paving yang berada di area RW 6 Kelurahan Siwalankerto. Disana, belasan orang sudah melakukan aktivitas produksi. Pabrik tersebut merupakan hasil program padat karya dari Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya yang dibuka sejak sebulan lalu. 

“Dulunya ini lahan kosong yang kemudian dimanfaatkan Pemkot menjadi pabrik paving untuk menunjang ekonomi warga. Disini, mayoritas pekerjanya adalah keluarga miskin (gakin),” ungkap AH. Thony, Sabtu (05/08/2023). 

Thony lantas berkeliling pabrik ditemani oleh Ketua RW 6 Kelurahan Siwalankerto Mohammad Aly. Kepada Thony, Aly bercerita jika pihaknya bersyukur Pemkot membuat pabrik paving tersebut. Hal itu membuat warga, terutama gakin, mendapat pekerjaan layak. 

Aly menjelaskan, di pabrik tersebut terdapat dua mesin pembuat paving. Dalam satu hari, pihaknya bisa memproduksi hingga 26 meter paving. Untuk satu mesin, dikelola oleh 5 orang. Saat ini terdapat 10 pekerja disana. 

“Sebenarnya, idealnya satu mesin dipegang 6 orang. Namun kami kekurangan pekerja, jadi sementara dipegang 5 orang. Sebenarnya, banyak warga yang menanyakan pekerjaan disini. Namun, karena syaratnya dari gakin, jadi kandidat banyak yang tidak lolos,” ungkap Aly. 

Ia berharap persyaratan tentang pekerja dapat dilonggarkan, khususnya yang harus dari golongan gakin. Sebab, pihaknya kesulitan mendapatkan pekerja. 

Selain itu, Aly dan AH Thony juga berharap bahwa manajemen pabrik yang awalnya dipegang pemkot bisa pelan-pelan dilepaskan ke wilayah atau kelurahan. Dengan begitu, kelurahan bisa terlibat langsung dan mengembangkan pabrik. 

Thony mengapresiasi langkah Pemkot untuk membuat program padat karya itu. Disana, ia melihat spirit warga yang ingin memajukan ekonominya. 

“Banyak yang datang untuk minta dipekerjakan, ini menjadi tanda bahwa animo masyarakat untuk bekerja cukup tinggi. Semangat ini harus ditangkap dengan baik,” ujar Thony. 

Thony juga mengingatkan bahwa kedepan akan ada bonus demografi, tenaga kerja produktif akan membludak. Kesempatan itu harus disikapi dengan penyediaan lapangan kerja yang tak hanya banyak, namun juga tepat sasaran. Sehingga bonus demografi tak akan sia-sia. 

Selain itu, Thony juga mendorong Pemkot untuk terus melakukan pendampingan. Sebab, ia menyebut bahwa pabrik paving itu adalah industri yang masih “bayi”. Jadi, masih perlu didampingi sebelum akhirnya dilepaskan pelan-pelan. 

“Produksi sudah berjalan dengan baik, dari aspek kegiatan juga nampak konkrit. Namun teknis penyelenggaraannya masih kurang diperhatikan,” ungkap Thony. Alq

Berita Terbaru

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kesehatan gigi dinilai menjadi salah satu faktor penentu untuk mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu K…

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan turun tangan menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang t…

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

SURABAYAPAI.com, Blitar – Gempa berskala 5.6 SR di Pacitan sore tadi ( Sabtu 27 Juni 2026), pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun p…

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang dugaan korupsi berkedok CSR yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi mengungkap adanya kode “PWL” atau Petunjuk Pak Wali…

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Maidi disebut memberi petunjuk langsung terkait pengerjaan urugan di TPA Winongo senilai Rp600 juta yang diklaim sebagai CSR dari PT…

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya anggaran daerah senilai Rp2,05 triliun tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025. R…