SURABAYAPAGI.COM, Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tengah merencanakan pembangunan jangka panjang. Salah satunya melalui pembangunan berwawasan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini merupakan upaya mempersiapkan Ekonomi Hijau menuju Indonesia Emas 2045.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan bahwa Pemkab telah menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 seiring dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Bojonegoro yang telah disusun tahun 2024-2026.
“Hal itu sesuai mandat dari Kemendagri yang meminta kepala daerah menyusun rancangan pembangunan 2024-2026,” kata Bupati Anna saat menghadiri secara virtual Workshop Program Ekonomi Hijau di Gedung Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Kamis (3/8/2023).
Orang nomor satu di Kabupaten Bojonegoro itu menuturkan bahwa dalam RPD 2024-2026, Pemkab Bojonegoro telah menyusun tujuh program kebijakan besar yang di antaranya green economy atau ekonomi hijau.
Berdasarkan program tersebut, setiap melakukan pembangunan harus berwawasan lingkungan dan mengacu pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.
Bupati menyampaikan bahwa digelarnya workshop bertujuan untuk mendapatkan rumusan terhadap kebijakan-kebijakan ke depannya. Sehingga pada 2024-2026, Ekonomi Hijau dapat terlaksana, termasuk kebijakan anggaran di 2024.
“Saya meminta Bappeda merumuskan hasil FGD (focus group discussion) program ekonomi hijau ini. Sehingga nanti kebijakan anggaran mulai 2024 sudah dilakukan tahapan untuk realisasi Ekonomi Hijau,” terangnya.
Di samping itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Anwar Mukhtadlo menyampaikan bahwa program lokakarya ekonomi hijau digelar untuk memahami semua pihak dan pemangku kepentingan atas pentingnya ekonomi hijau di wilayah setempat.
Tak hanya itu, workshop juga diselenggarakan untuk memberi pemahaman bahwa RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahun kedepan yang memuat visi arah kebijakan dan sasaran utama.
“Tujuan ketiga, yakni proses perancangan dan penetapan RPJPD Bojonegoro 2025-2045 sesuai tahapan dan mampu menyelaraskan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten,” ujar Anwar.
Kemudian, tujuan yang keempat yakni untuk menjaga sinkronisasi dokumen perencanaan sebagai perwujudan kinerja perencanaan pembangunan daerah. bjn
Editor : Redaksi
