SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Mulai hari ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan uji coba work from home (WFH) mulai 21 Agustus-21 Oktober 2023. Penerapan itu dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen bagi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang melaksanakan fungsi staf atau pendukung.
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta diambil sebagai salah satu upaya merespons buruknya kualitas udara di Ibu Kota, sekaligus untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dalam rangka menyambut event internasional Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bansa Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Jakarta pada September 2023.
Sementara itu, menurut penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan, WFH bagi ASN mulai dari 21 Agustus 2023 sampai 21 Oktober 2023. Ia menyebut, WFH selama dua bulan ini sebagai uji coba. Jika kebijakan tersebut tidak berjalan efektif menekan polusi udara di Jakarta, tentu Pemprov DKI akan menghentikannya.
“Kalau dalam kurun waktu tidak sampai 21 Oktober misalnya tidak efektif, karyawan atau ASN yang WFH di rumah tidak disiplin, ya saya kembalikan,” kata Heru di Jakarta, dikutip Senin (21/08/2023).
Sedangkan untuk pengawasan ASN DKI Jakarta yang menerapkan WFH, Heru meminta melalui panggilan video atau video call.
“Pengawasannya gampang, jadi saya meminta kepada atasannya langsung untuk “video call”, tanya dia ada di mana? Kalau di rumah, rumahnya ada di mana?,” ujar Heru.
Apakah Efektif Turunkan Tingkat Polusi Udara?
Selain itu, menurut dokter spesialis paru konsultan Erlang Samoedro menuturkan, kebijakan WFH untuk menangani polusi udara dapat menjadi pilihan untuk diterapkan. Walau begitu, menurutnya tidak akan berdampak terlalu drastis dalam mencegah paparan polutan.
"Kalau kita lihat di data DKI Jakarta, bahwa sektor transportasi itu menyumbang 40 persen (polusi). Jadi ekstremnya nih, kalau semua orang kerja dari rumah karena pengaruh di sektor transportasinya, itu hanya menurunkan 40 persen," tutur Erlang.
"Yang 30 persen lain kan masih ada, ya pengaruh industri, swasta juga," jelasnya.
Upaya penanganan polusi udara pun membutuhkan bantuan dari sektor lainnya, bukan hanya transportasi.
"Mungkin WFH mengurangi ya (polusi), tapi enggak sedrastis juga, tetap akan ada polusi dari (sektor) lainnya. Butuh banyak sektor, upaya dikerjakan, bukan hanya dari sektor transportasi saja," lanjut Erlang.
Dokter spesialis paru konsultan Feni Fitriani Taufik menambahkan, kebijakan WFH dinilai mengurangi pajanan polutan sementara, bukan inti dari upaya mengatasi polusi udara.
"Untuk mengurangi efek polusi udara, mengurangi pajanan kepada masyarakat ya WFH mungkin bisa jadi pertimbangan. Tapi kan perlu analisis lebih dalam yang diharapkan mengurangi pajanan sementara, bukan mengatasi polusi udara," tambahnya. jk-02/dsy
Editor : Desy Ayu
