SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pada acara Town Hall Meeting BRIN di jakarta pada Selasa (05/09/2023). Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan Rancangan Undang-undang terkait Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) akan rampung pada bulan ini.
Anas mengatakan bahwa RUU yang akan merevisi Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 itu akan disahkan oleh DPR sebagai undang-undang pada bulan ini.
"RUU ASN mudah-mudahan di September ini segera diketok setelah tujuh tahun tidak diselesaikan. Mudah-mudahan ini akan jadi modal bagi birokrasi jadi lebih lincah dan lebih mudah," jelas Anas, Selasa (5/9/2023).
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Alex Denni, menjelaskan bahwa secara garis besar terdapat tujuh kluster pembahasan dalam RUU ASN. Tujuh klaster tersebut adalah penguatan sistem merit; penetapan kebutuhan ASN; kesejahteraan ASN; penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan organisasi; penataan tenaga honorer; digitalisasi manajemen ASN; serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Di revisi UU ASN nanti, salah satu yang diperkuat adalah bagaimana ASN bisa semakin kompetitif, lincah, dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman. Misalnya, untuk PPPK bisa diperluas cakupannya dengan skema kerja yang lebih adil," kata Alex dalam keterangan tertulis.
Regulasi yang sedang dibahas tersebut juga sekaligus menjadi solusi atas permasalahan tenaga non-ASN atau honorer yang saat ini jumlahnya membengkak hingga 2,3 juta orang, dari proyeksi sebelumnya yang hanya tinggal sekitar 400 ribu orang. Pembengkakan jumlah tenaga non-ASN atau honorer tersebut terjadi terutama di pemerintah daerah.
"Prinsipnya kita amankan 2,3 juta tenaga non-ASN agar tak ada pemberhentian massal, juga tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima saat ini. Sekaligus kami memastikan tidak boleh ada pembengkakan anggaran," jelas Alex.
Isu terkait kesejahteraan PPPK juga akan diselesaikan melalui RUU. Sebelumnya PPPK tidak memperoleh jaminan pensiun. Dalam RUU ASN, Kesejahteraan PNS dan PPPK digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. PPPK diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema defined contribution.
"Perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif," tegas pria tersebut.
Alex juga mengatakan bahwa semangat atau dasar dari revisi UU ASN ini, agar ASN dapat terus mengembangkan kapasitasnya dalam bekerja. Revisi UU ASN juga merupakan momentum untuk mengubah mindset ASN bahwa keberlangsungan karir mereka sebagai ASN nantinya akan ditentukan oleh kapasitas dan kinerja. ASN diharapkan bisa memberikan pelayanan publik agar negaranya berdaya saing sehingga masyarakatnya lebih sejahtera. jk-06/Acl
Editor : Redaksi
