51.607 KK di Jabar Terdampak Kekeringan dan Krisis Air Bersih, Terbanyak Ada di Bogor

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Illustrasi kekeringan di salah satu wilayah Provinsi Jawa Barat akibat musim kemarau berkepanjangan. SP/ BGR
Illustrasi kekeringan di salah satu wilayah Provinsi Jawa Barat akibat musim kemarau berkepanjangan. SP/ BGR

i

SURABAYAPAGI.com, Bogor - Musim kemarau panjang berdampak pada kekeringan ekstrim di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Pasalnya, sebanyak 51.607 Kepala Keluarga (KK) ikut terdampak. Dalam kasus tersebut, jumlah warga yang paling banyak terdampak berada di Kabupaten Bogor yakni 27.299 KK.

Tidak hanya di Kabupaten Bogor, daerah lain yang terdampak hal serupa adalah Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

Bantuan air juga dilakukan di Kabupaten Purwakarta, Cirebon, Majalengka, Subang, Karawang, Ciamis dan Pangandaran.

Menurut Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat, seluruh warga terdampak kekeringan ekstrim itu tersebar di 71 desa. Total untuk jumlah bantuan air bersih yang diperlukan ke 51.607 KK yang terdampak akibat kekeringan sebanyak 1.472.480 liter.

Selama masa kekeringan ekstrim ini, otoritasnya terus melakukan koordinasi dengan BPBD di tingkat kota dan kabupaten. Salah satunya untuk memberikan bantuan air bersih kepada warga yang memerlukan melalui BPBD setempat dengan perusahaan daerah air minum (PDAM).

Selain persoalan kekeringan, pada musim kemarau ini juga terjadi kasus kebakaran hutan atau lahan. 

Menurut Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jabar Hadi Rahmat, ada lahan pertanian di Jabar yang terdampak kebakaran hutan. Luasnya disebut mencapai sekitar 313,9 hektare, tersebar di 46 kecamatan.

“Wilayah lahan pertanian yang terdampak kebakaran hutan paling luas ada di Kuningan, sebanyak 165,2 hektare,” kata Hadi, Kamis (07/09/2023).

Namun, hingga saat ini belum ada laporan soal lahan pertanian maupun perkebunan yang kekurangan pasokan air.

"BPBD kota dan kabupaten terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kekeringan yang berdampak kepada lahan pertanian," Hadi menegaskan. bgr-01/dsy

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…