SURABAYAPAGI.COM, Washington - Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja warga Palestina, sangat bergantung pada pelonggaran pembatasan yang diberlakukan Israel terhadap pergerakan, akses dan investasi, dan pembukaan blokade di Gaza.
International Monetary Fund (IMF) mendesak Israel untuk mencabut pembatasan terhadap perekonomian Palestina dan wilayah pendudukan untuk memberi jalan bagi peningkatan peluang investasi.
"Di tengah memburuknya situasi keamanan, politik dan sosial, pemulihan (perekonomian Palestina) kehilangan momentum dan pendapatan per kapita diperkirakan menurun dalam jangka menengah," dikutip dari laporan Middle East Monitor, Sabtu (16/9/2023).
Laporan tersebut menyatakan, krisis fiskal masih belum terselesaikan, di tengah terbatasnya prospek reformasi pengeluaran mendalam yang sangat dibutuhkan dan penyelesaian permasalahan fiskal yang belum terselesaikan dengan Israel. Menurut laporan itu, pertumbuhan kembali pulih pada 2021 setelah pandemi virus korona. Namun turun setengahnya menjadi 3,9 persen pada 2022 dan diperkirakan akan terus menurun menjadi 3 persen pada 2023.
Dalam laporan tersebut juga dijelaskan, faktor utama yang berkontribusi terhadap kesulitan di Tepi Barat dan Jalur Gaza adalah pemotongan pendapatan pajak oleh Israel. Termasuk dukungan masyarakat internasional yang terus-menerus lemah.
"Mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi memerlukan upaya terkoordinasi dari Otoritas Palestina, Israel, dan komunitas internasional," kata laporan itu.
Adapun dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sebagian besar sektor perbankan Palestina telah lolos dari krisis ekonomi. Sektor perbankan secara umum tetap stabil di tengah tanda-tanda awal penurunan kualitas aset. ws-01/Acl
Editor : Redaksi
